Oleh : Miqdad Husein
Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedang jadi perbincangan di hampir seluruh media. Ini terkait kemungkinan Ahok masuk salah satu BUMN besar di negeri ini yang tersirat ketika dipanggil Menteri BUMN Erick Thohir.
Semua memang masih belum jelas kepastiannya. Apakah Ahok masuk BUMN sebagai Direktur atau Komisaris. BUMNnya sejauh ini juga belum jelas. Namun kontroversi tentang Ahok sudah bergulir bak bola salju, makin lama makin besar.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memang seperti tak lepas dari keramaian. Gaya kepemimpinannya saat menjadi DKI 1 yang sangat dekat dengan pernyataan ceplas ceplos sampai kemudian terpeleset kasus Al Maidah, Ahok seakan ditakdirkan jadi sosok yang selalu jadi perdebatan.
Bahkan setelah kalah dalam pertarungan Pilkada Jakarta dan masuk mendekam di penjara, Ahok tetap jadi topik perbincangan panas. Ke luar dari penjara tokoh yang dekat dengan Presiden Jokowi ini seperti membangkitkan lagi suasana haru biru ketika memimpin DKI Jakarta.
Nama Ahok seperti sulit tenggelam. Berbagai persoalan terkait kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta, lagi-lagi terkondisikan untuk menyeret nama Ahok sebagai perbandingan. Selalu sepak terjang Anies Baswedan dibandingkan dengan Ahok. Sebuah kondisi yang membuat nama Ahok tetap saja jadi perbincangan publik.
Masih mudahnya masyarakat negeri ini terseret persoalan sosok yang kalau bicara terkesan seenaknya ini memberi gambaran kentalnya nuansa sikap emosional. Hal-hal yang tak penting dan sudah berlalu masih saja menjadi perdebatan berkepanjangan.
Katakanlah dia memang akan masuk BUMN lalu apa masalahnya. Jika ada aturan yang melarang mantan terpidana masuk jajaran BUMN silahkan dipaparkan pasal UUnya. Kalau memang dianggap tidak memiliki kapasitas dan kredibilitas jauh lebih baik bila diungkap rekam jejak kinerjanya. Dinilai, dievaluasi.
BUMN merupakan institusi bisnis, menyangkut soal untung rugi. Seharusnya perdebatan sebatas kelayakan dan kemampuannya dalam memimpin BUMN. Jadi persoalan focus pada subtansi dan bukan pernik-pernik yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan BUMN sebagai institusi bisnis.
Reaksi bernuansa emosional dalam bentuk berbagai pajangan spanduk penolakan kepada Ahok, yang lebih banyak bernuansa emosional seharusnya tidak muncul dari komunitas sebuah institusi bisnis. Jauh lebih elegan jika dipaparkan dan didiskusikan secara profesional tentang kelayakan siapapun yang akan memimpin sebuah BUMN.
Demikian pula para pendukung Ahok seharusnya mengedepankan juga pemikiran dan argumentasi rasional. Nilailah dengan parameter profesional tentang kelayakannya dan bukan sekedar meneriakkan emosi yang tersisa dari kekecewaan pertarungan Pilkada Jakarta, yang sudah lama berlalu.
Melelahkan jika apapun di negeri ini dikaitkan persoalan politik apalagi yang sudah lama berlalu. Menyedihkan bila negeri ini terus menerus terpenjara persoalan yang sebenarnya sudah selesai. Padahal persoalan negeri ini masih banyak yang perlu mendapat perhatian serius dan upaya kerja keras penyelesaiannya. Adalah mustahil negeri ini bisa menyongsong dan menjawab tantangan masa depan jika masih saja mempersoalkan masalah yang sudah selesai.
Ahok seharusnya tak perlu diperbincangkan berlebihan apalagi secara emosional. Jika benar ia direkomendasikan menduduki jabatan di BUMN perlakukan seperti sosok calon lainnya. Jangan biarkan dia besar karena perbincangan tiada henti. Jangan pula dikerdilkan berbagai tudingan yang sudah selesai diproses hukum. Pandang dan tempatkan Ahok pada proporsinya secara obyektif tanpa nuansa emosional.
