SUMENEP, koranmadura.com – Menjelang hari H Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengantisipasi dan menolak segala bentuk kecurangan, termasuk politik uang.
Kepala DPMD Sumenep, Moh. Ramli, menyampaikan Pilkades untuk memilih figur pemimpin untuk menakhodai desa lima tahun ke depan. Karena itu sudah selayaknya Pilkades berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak sampai terjadi hal-hal yang dapat mencederai pesta demokrasi di tingkat desa.
Mantan Kepala Dinas Sosial Sumenep ini mengimbau, khususnya kepada para calon agar lebih mengedapankan penyampaian visi dan misi untuk memikat hati masyarakat agar memilih dirinya. Jangan sampai menggunakan cara-cara amoral atau tidak terpuji. Misalnya menggunakan cara politik uang (money politic).
“Karena money politic itu merupakan salah satu contoh perbuatan tidak terpuji dalam bingkai demokrasi, dan pastinya merupakan perbuatan melanggar hukum,” ujarnya, Sabtu, 2 November 2019.
Tak hanya kepada para kontestan, Ramli juga mengimbau masyarakat, dalam konteks ini para pemilih, agar menjatuhkan pilihan kepada calon yang memang diyakini dapat membawa desanya ke arah lebih baik. Jangan memilih hanya karena ada iming-iming uang dan melupakan nasib desanya untuk beberapa tahun ke depan.
Ramli juga menegaskan agar seluruh panitia Pilkades menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Netralitas harus dijunjung tinggi agar tidak sampai terjadi hal-hal tak diinginkan. “Netralitas panitia tidak boleh sampai terbeli dengan uang,” tegasnya.
Sekadar diketahui, pemungutan suara Pilkades serentak di Sumenep tahun ini dibagi dua tahap. Pertama pada Kamis, 7 November 2019 untuk wilayah daratan sebanyak 174 desa. Kedua pada Kamis, 14 November 2019, untuk wilayah kepulauan sebanyak 52 desa. (FATHOL ALIF/SOE/VEM)
