PAMEKASAN, koranmadura.com – Salah seorang dosen Institut Agama Islama Negeri (IAIN) Madura, Eko Ari Widodo menuai banyak kecaman dari berbagai kalangan. Pasalnya ia diduga sudah melecehkan lambang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Ketua Komisariat PMII IAIN Madura, Faizal Dzat menceritakan kronologi dugaan pelecehan terhadap lambang PMII itu. Menuruy dia, hal tersebut terjadi saat Dosen Fakultas Syariah itu pada saat hendak menurunkan paksa salah satu banner Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) Rayon Fakultas Syariah di lingkungan IAIN Madura pada Jum’at, 15 November 2019, lalu.
Tidak hanya merusak lambang kebesaran PMII, kata Faizal oknum dosen tersebut juga membuang banner pendaftaran Mapaba Rayon Fakultas Syariah ke tempat sampah.
“Ini sudah mencederai nama baik organisasi PMII. Kami tidak akan tinggal diam karena ini persoalan ideologi dan nama baik PMII,” tegasnya, Senin, 18 November 2019.
Atas kejadian itu, ratusan massa yang tergabung di dalam PMII Komisariat IAIN Madura melakukan aksi demo di depan Kantor Rektorat IAIN Madura. Mereka mendesak yang bersangkutan dipecat.
“Kami minta Eko Ari Widodo dipecat sebagai anggota Senat IAIN dan dipecat sebagai Pimpinan Ruang Jurnal IAIN serta dipecat sebagai dosen tetap. Kami juga mendesak Eko Ari Widodo dipecat dari ASN,” kata Koorlap aksi, Rofiqi.
Menurut dua, jika yang menjadi tuntutannya hari ini tak diindahkan maka pihaknya akan melakukan aksi besar besaran berikutnya dengan mengerahkan massa yang lebih banyak. “Kami tidak akan segan- segan mengerahkan kader PMII yang ada di Kabupaten Pamekasan,” tegasnya.
Sementara itu, Eko Ari Widodo memgatakan pihaknya tidak bermaksud merusak lambang PMII. “Dari lubuk hati yang terdalam tidak ada niatan sama sekali untuk merusak lambang PMII. Kalau saya dinilai salah, saya mohon maaf,” ujarnya.
Wakil Rektor I IAIN Madura, Ir H Nurhasan yang menemui demonstran mengaku akan menyampaikan aspirasi massa aksi kepada Rektor IAIN Madura. “Apa yang menjadi aspirasi akan kami sampaikan kepada rektor. Karena kami bukan pengambil kebijakan,” ujarnya. (SUDUR/FAT/DIK)