SAMPANG, koranmadura.com – Pengelolaan pasar rakyat bertajuk ‘Sampang Sapoloh Areh’ dalam rentetan perayaan Hari Jadi Sampang ke-396 terus menuai sorotan. Kali ini terkait dengan pengelolaan parkir yang amburadul.
Baca: EO Pasar Rakyat ‘Sepolo Areh’ Diharamkan Balik Lagi ke Sampang, InI Sebabnya
“Kami banyak menemukan karcis siluman atau karcis yang tidak resmi dikeluarkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) Sampang. Dari sektor parkir ini, potensi PAD Sampang lenyap. Dan ini harus dievaluasi bersama,” tuding Ketua pegiat Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang, Moh Sidik usai beraudiensi dengan Komisi II DPRD setempat, Selasa, 12 November 2019.
Menurut Sidik, karcis bodong tersebut diketahui setelah pihaknya melakukan investigasi. Ia menemukan sejumlah tiket parkir yang tertera tulisan manual sebesar Rp 3.000. Selain itu Sidik mengungkapkan juga terdapat tiket yang bertuliskan bukan dari pemerintah Sampang sendiri, melainkan dari luar daerah.
“Tiket masuk itu yang lebih parah, di situ tertera Kabupaten Kediri. Barusan BP2KA mengakui jika panitia Sepoloh Areh hanya meminta sebanyak 3 ribu lembar saja. Padahal acara ini berlangsung selama 10 hari, dengan kepadatan pengunjung yang membludak. Jadi dipastikan tiket 3 ribu lembar itu habis dan kurang. Sebenarnya kami berharap pengelolaan PAD ini dapat memberikan asas manfaat kepada masyarakat dan daerah,” jelasnya.
Sementara Kabid Penganggaran BP2KAD Sampang, Laili Akmaliyah tampak enggan dikonfirmasi oleh awak media, pihaknya mengaku banyak kerjaan di kantornya.
“Maaf ya, kami masih banyak kerjaan yang harus di tandatangani di kantor,” singkatnya.
Sementara Anggota Komisi II DPRD Sampang, Agus Husnul Yakin menilai, kegiatan Sampang Sepolo Areh bukan untuk Pemkab setempat. Menurutnya, Pemkab seolah menumpang saja. Karena pengelolaan acara tersebut bukan dilakukan oleh Pemkab sendiri, melainkan dikelola oleh pihak ketiga melalui Event Organizer (EO) yang berasal dari luar daerah.
Baca: Pengelolaan Pasar Rakyat “Sepolo Are” dalam rangka Hari Jadi ke-396 Sampang Menuai Sorotan
“Makanya nanti akan dilakukan pembahasan secara intensif dengan beberapa pihak, terlebih adanya temuan keberadaan karcis yang diduga liar termasuk karcis yang berasal dari Kediri,” katanya.
Bahkan pihaknya menilai, karcis sebanyak 3.000 lembar yang dikeluarkan Pemkab Sampang tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada, karena pengunjung membludak mendatangi pasar rakyat tersebut.
“Setelah kami kroscek, B2KAD sama-sama tidak paham. Terus keberadan karcis 3.000 lembar dengan estimasi 10 hari, itu terlalu sedikit, makanya nanti kami bersama akan mengrosceknya dengan semua pihak, karena soal PAD, kami nilai Sampang ini kecolongan,” tegasnya. (Muhlis/SOE/DIK)
