SUMENEP, koranmadura.com – Sebanyak 2.900 personel kepolisian saat mengamankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tanpa dibekali senjata api (Senpi), termasuk BKO dari Polda Jatim.
“Tidak dibekali senpi, saat itu semua senpi ditarik semua,” kata AKP. Widiarti, Kasubbag Humas Polres Sumenep, Senin, 4 November 2019.
Dikatakan, saat bertugas Polisi hanya dibekali borgol, tongkat, senter sebagai alat penerangan, dan jas hujan sebagai pengaman apabila saat pelaksanaan hujan. “Itu saja kelengkapan kami, kalau senpi tidak,” jelasnya.
Sementara personel keamanan akan dikerahkan pada 6 November 2019 atau sehari sebelum pelaksanaan. Pemberangkatan personel diawali dengan giat gelar pasukan.
Jumlah personel di setiap desa tidak sama. Jumlah tersebut disesuaikan dengan tingkat kerawanan, apabila masuk zona rawan jumlah anggota semakin banyak.
“Kalau standarnya 10 personel setiap desa, tapi bisa 15-20 personel nanti, itu sesuai dengan permintaan masing-masing Polsek,” tutur mantan Kapolsek Sumenep kota itu tanpa merinci desa atau kecamatan yang masuk zona rawan.
Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, terdapat 226 desa yang bakal menggelar Pilkades tahun 2019 ini. Hasil keputusan Bupati, pelaksanaan dibagi dua tahap, yakni pada 7 November 2019 untuk wilayah kecamatan daratan dan 14 November 2019 untuk wilayah kecamatan kepulauan.
Untuk diketahui, berbagai peristiwa terjadi sebelum pelaksanan pesta demokrasi tingkat desa digelar, mulai dari aksi demo sebagai bentuk protes, pembakaran kandang sapi dan dapur yang terjadi di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, dugaan pengeroyokan yang dalami warga Desa Gadu Barat, Kecamatan Ganding, serta meledaknya bom ikan (bondet) di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan. Akibat ledakan itu dua warga kritis alami lula bakar dan satu rumah rusak parah. Tiga desa itu bakal menggelar Pilkades pada 7 November 2019 pekan ini. (JUNAIDI/ROS/VEM)
