BANGKALAN, koranmadura.com – Posisi Koordinator Wilayah (Korwil) sebagai pengganti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur kurang diminati oleh pejabat fungsional setempat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Disdik Bangkalan, Bambang Budi Mustika. Menurutnya, Koorwil ini memiliki tugas sebagai kepanjangan tangan dari Disdik setempat. Namun, alasan tidak diminatinya posisi tersebut disebabkan oleh tunjangan gaji.
“Pegawai yang ingin diangkat menjadi Koorwil banyak tidak bersedia, semisal seorang kepala sekolah diminta jadi Koorwil, maka tunjangan ngajarnya akan hilang,” kata Bambang, sapaan akrabnya, Jumat, 27 Desember 2019.
Kata Bambang, Koorwil ini tidak memiliki lembaga, berbeda dengan UPTD dulu. Sehingga dalam pekerjaannya, ia tidak mendapatkan tunjangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.
“Kerjanya Koorwil lillahi ta’ala, tidak mendapatkan dari kami, hanya diminta bantuan saja,” jelasnya.
Diketahui, UPTD tersebut dihapus sejak tahun 2018 lalu dan diganti Koorwil. Jumlah total Koorwil di lingkungan Kabupaten Bangkalan ada 18 orang, setiap kecamatan diisi oleh satu orang.
Namun direncanakan pada tahun 2020 mendatang, pihak Disdik Bangkalan akan menambah jumlah Koorwil. Setiap kecamatan akan ditambah satu lagi. (MAHMUD/SOE/DIK)
