SAMPANG, koranmadura.com – Jadwal pengumuman hasil verifikasi administrasi CPNS di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur sampai saat tak kunjung diumumkan ke publik. Padahal pendaftaran sudah berakhir pada 16 November 2019 lalu.
Kabid Informasi Kepegawaian dan Pengembangan Karir, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang, Suyono menjelaskan, hingga kini berkas administrasi masih dilakukan verifikasi oleh tim Panitia Seleksi (Pansel). Namun demikian, pihaknya belum bjsa memastikan jadwal pengumumannya karena jadwalnya dikatakannya bisa berubah-ubah.
“Tapi kami memastikan bahwa pengumuman tersebut akan serentak diumumkan secara bersama-sama se Jawa Timur,” tuturnya, Selasa, 10 Desember 2019.
Menurutnya, pada 2019 ini pelamar CPNS di daerahnya mencapai 5.646 pendaftar. Jumlah tersebut meningkat tajam jika dibanding pendaftar CPNS tahun sebelumnya yang hanya 1.800 pelamar.
“Jumlah pendaftar CPNS 2019 di Kabupaten Sampang terbilang cukup banyak. Mereka memperebutkan 290 formasi CPNS yang tersedia yakni dengan rincian 165 formasi tenaga pendidikan, 63 tenaga kesehatan, 62 tenaga teknis lainnya,” katanya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sampang, Ubaidillah mengaku juga belum mengetahui pasti jadwal tahapan pelamar CPNS pada formasi 2019. Namun demikian, pihaknya meminta BKPSDM agar transparan dalam memberikan informasi kepada publik mengani proses verifikasi administrasi para pelamar. Hal tersebut dikarenakan di daerah lainnya sudah ada yang diumumkan.
“Kalau pengumuman hasil verifikasi CPNS di Sampang kami belum mengetahui pasti problemnya, kok terlihat lelet memberikan informasi pengumuman hasil verifikasi administrasi ribuan pelamar. Memang ada tahapannya, cuma kami ingatkan BKPSDM juga harus punya target kapan proses verifikasi diselesaikan. Karena dengan ketidakpastian itu justru publik mempunyai asumsi dan berpikir yang lain-lain atau negatif,” sarannya.
Ubaidillah menyatakan, seharusnya BKPSDM mempunyai perencanaan yang matang dan detil terhadap tahapan yang dilakukan.
“Sehingga kerjanya terukur. Di birokrasi itu harus ada perencanaan serta memastikan pekerjaan itu berjalan sesuai tahapan serta dievaluasi dan transparan agar tidak menimbulkan asumsi negatif,” tegasnya. (Muhlis/SOE/DIK)
