BANGKALAN, koranmadura.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan, Madura, Jawa Timur melakukan demo ke kantor Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, Kamis, 26 Desember 2019.
Mereka menuntut Disdik Bangkalan agar memperhatikan sekolah-sekolah yang berada di pelosok desa. Menurut PMII, tenaga pengajar di beberapa sekolah di desa jauh dari cukup.
Ketua Cabang PMII Bangkalan, Arif Qomarudin merasa prihatin melihat kondisi beberapa sekolah di pelosok desa yang minim guru. Akibatnya, proses belajar mengajar pun tidak berjalan maksimal.
“Tenaga guru di sekolah-sekolah itu jauh dari kata cukup, bahkan ketimpangan tenaga pendidik kota dan desa begitu nyata terlihat,” kata pria yang karib disapa Arif.
Selain itu, kata Arif, penyelenggaraan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sekolah-sekolah tidak jelas, sehingga masyarakat masih bingung dengan adanya program tersebut.
“Oleh karenanya kami minta keluarkan kebijakan yang objektif tentang KIP di Bangkalan ini,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Disdik Bangkalan, Bambang Budi Mustika mengatakan, dalam memberikan pelayanan yang baik kepada siswa, pihaknya bakal meluncurkan aplikasi Elektronik Bantuan Operasional Siswa (E BOS) pada tahun 2020.
“Aplikasi ini untuk memberikan transparansi terkait pengelolaan keuangan di sekolah, sehingga semuanya bisa tahu,” kata Bambang.
Di singgung soal KIP, pihaknya mengaku program tersebut dari pemerintah pusat, sehingga kartu yang diberikan kepada siswa tersebut bukan dari Disdik.
“Yang mengeluarkan kartu dari pusat, datanya dari Dinas Sosial setempat,” jelas Bambang.
Bambang menegaskan, KIP tersebut merupakan program bantuan kepada siswa. Namun, siswa bisa dapat bantuan itu jika didaftarkan kembali ke sekolah masing-masing melalui Program Indonesia Pintar (PIP).
“Namanya sekarang PIP, SD mendapatkan Rp. 450 ribu, SMP mendapatkan 750 ribu, SMA dapat 1 juta,” katanya. (MAHMUD/SOE)
