SUMENEP, koranmadura.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, angkat bicara terkait penyaluran beras bantuan pangan non tunai (BPNT) diduga mengandung unsur plastik yang beredar di Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean.
Kepala Dinsos Sumenep, Moh. Iksan, menyampaikan pasca ramai isu adanya beras BPNT diduga mengandung plastik di Desa Pajanangger, tim kecamatan di Arjasa langsung turun ke lapangan.
“Tim dari kecamatan sudah turun ke lapangan. Saya pastikan, kami akan mengusut tuntas dugaan tersebut, apakah memang benar beras yang beredar itu mengandung bahan plastik atau tidak,” katanya, Kamis, 16 Januari 2020.
Untuk memastikan kebenarannya, lanjut Iksan, pihaknya akan melakukan uji laboratorium terhadap beras yang diduga mengandung unsur plastik itu. “Kami akan uji ke BPOM. Kalau tidak bisa ke BPOM, kami akan bawa ke Baristand (badan riset dan standarisasi) di Surabaya,” tambah dia.
Mamtan Kabid Pemuda dan Olahraga Disparbudpora Sumenep itu juga menyampaikan bahwa pihaknya juga telah menginstruksikan agar beras yang telah disalurkan kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) ditarik sementara.
“Kalau memang persoalan itu meresahkan masyarakat dan kecurigaan itu tinggi, saya minta untuk ditarik saja atau tidak didistribusikan dulu sampai ada kejelasan,” tambah Iksan.
Sebelumnya beredar kabar bahwa sebagian beras BPNT yang diterima KPM di Desa Pajanangger diduga mengandung bahan plastik. Salah satu indikasinya, ketika dimasak hasilnya tidak seperti beras pada umumnya. Bahkan ketika dikepal-kepal akan kenyal.
Informasi tersebut dibenarkan oleh kepala desa setempat, Suhrawi. Bahkan menurut dia, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, warga yang sempat mengonsumsi beras bantuan tersebut merasa mual-mual dan sakit perut.
“Tapi beras yang dikeluhkan warga hanya yang merk tertentu. Kalau yang merk lain sejauh ini tidak ada keluhan dari masyarakat. Karena beras yang didistribusikan itu tidak hanya satu merk,” katanya, Rabu, 15 Januari 2020.
Beras tersebut baru didistribusikan sejak Selasa, 14 Januari 2020. Sementara dirinya menerima laporan berkaitan dengan keluhan masyarakat tersebut pada malam harinya.
“Setelah mendapat laporan, saya tidak langsung percaya begitu saja. Untuk memastikannya saya minta aparat desa untuk mengecek langsung kepada warga. Ternyata hasilnya memang benar ada keluhan seperti itu,” ungkap Surahwi. FATHOL ALIF/ROS/VEM
