PAMEKASAN, koranmadura.com – Anggota DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah menilai konsep pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) keliru, sehingga muncul persoalan besar di internal BUMN di Indonesia.
Menurut Fahri, panggilan Fahri Hamzah, tujuan BUMN untuk mensejahterakan rakyat sampai saat ini tidak berjalan mulus, karena pengelolaan BUMN tidak sesuai dengan regulasi.
“Munculnya berbagai persoalan di tubuh BUMN di Indonesia lantaran konsep pengelolaan yang keliru. Jika pengelolaan sesuai dengan regulasi yang ada dipastikan tujuan utama BUMN meningkatkan kesejahteraan rakyat akan tercapai,” kata Fahri Hamzah, saat fress confrence usai closing ceremony pekan Ngaji 5 di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan, Sabtu, 18 Januari 2019.
Untuk itu, pendiri partai Gelora ini menyarankan agar kekayaan alam berupa bumi dan air dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan oknum yang mencari keuntungan.
“Tugas BUMN itu adalah menguasai sumber daya alam dan menguasai sektor produksi yang penting. Bukan memonopoli bisnis untuk mencari keuntungan. Itu keliru,” terang eks politikus PKS tersebut.
Masih menurut Fahri, orang yang mencari keuntungan di tubuh BUMN adalah tindakan state capitalism atau negara ingin bersaing dengan rakyat dalam urusan bisnis.
Karena tujuan bisnis itu, lanjutnya dia menjelaskan, munculah ribuan anak perusahaan BUMN untuk menguasai pasar. Cara seperti itu dinilai keliru oleh Fahri.
“Mau berkompetisi dengan pengusaha atau rakyat. Itu tidak benar. BUMN dalam Undang-undang itu sederhana, yaitu kuasai sumber daya alam, kuasai produksi yang penting untuk kesejahteraan rakyat,” terangnya. (RIDWAN/ROS/VEM)
