SUMENEP, koranmadura.com – Beberapa waktu lalu penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di lingkungan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, sempat menjadi polemik. Di antaranya karena kualitas beras yang diterima keluarga manfaat (KPM) tidak sesuai harapan atau jelek.
Baca: Penyaluran BPNT di Sumenep Amburadul
Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir, turut angkat bicara mengenai hal tersebut. Bahkan ia sempat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Gudang Bulog yang terletak di Kertasada, Kecamatan Kalianget, selaku salah satu sulayer, untuk memastikan kualitas beras yang disulai ke e-Warong.
Politisi PKB itu menginginkan ke depan tidak ada lagi KPM yang mendapat beras dengan kualitas jelek. E-Warong sebagai distributor program bantuan sosial tersebut harus menyediakan beras yang layak konsumsi (medium) kepada para KPM.
K. Hamid juga menyarankan agar ke depan pengawasan terhadap penyaluran BPNT lebih ditingkatkan. Termasuk oleh kalangan masyarakat sendiri. Terutama KPM.
Baca: Dinsos Sumenep Bebaskan e-Warong Cari Suplayer
Dia meminta KPM untuk tidak menerima jika beras yang diberikan kualitasnya di bawah standar atau tidak layak konsumsi, dan meminta ganti. Karena pada dasarnya bantuan itu diberikan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu atau KPM.
“Masyarakat tidak boleh menerima beras yang tidak sesuai standar. Masyarakat punya hak menolak dan minta ganti kepada yang layak. Begitu juga kalau timbangannya tidak sesuai. Sebelum dibawa pulang, sebaiknya dipastikan dulu kualitas dan timbangannya,” tegasnya. FATHOL ALIF/ROS/VEM
