KORANMADURA.com – Pemerintah berencana mengirim nelayan yang berasal dari Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Republik Indonesia itu. Jika diminta melakukan pengawalan, TNI siap melakukannya.
“Kemarin koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kalau kita diminta amankan, pasti kita siap, karena di situ sudah tergelar unsur-unsur KRI kita. Jadi sekaligus kita melaksanakan operasi, sekaligus kita mengamankan kapal ikan kita sendiri,” ujar Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan) Laksamana Madya Yudo Margono di Mako Gabwilhan I, Jl Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).
Yudo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal pengamanan kapal-kapal di Natuna. Menurutnya, TNI akan menyokong operasi-operasi yang dilakukan kedua lembaga tersebut.
“Sudah terlaksana, tadi mungkin dengan adanya situasi ini, apakah Bakamla bakal memfokuskan pasukan di sini ya kita back up. Memang lebih bagus kalau yang di depan kapalnya Bakamla atau kapal KKP, sehingga KRI yang back up di belakang,” lanjut dia.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah akan mengirim sekitar 120 nelayan ke Laut Natuna. Para nelayan itu akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di utara Pulau Natuna tersebut.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menyebut pemerintah terus akan hadir di Laut Natuna. Pemerintah juga akan memperkuat patroli dan kegiatan nelayan di sana.
“Intinya, kita akan hadir, sesuai dengan perintah Presiden sudah lama ini. Keputusan Presiden itu sudah lebih dari setahun yang lalu mengatakan kita harus hadir di sana. Kehadirannya dalam bentuk apa? Satu, patroli yang rutin; yang kedua, kegiatan laut, nelayan,” ujar Mahfud. (DETIK.com/ROS/VEM)
