SUMENEP, koranmadura.com – Pembahasan tata tertib (Tatib) DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur yang tak kunjung selesai mendapat respons negatif. Salah satunya datang dari politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Juhari.
Menurut dia, mestinya Tatib DPRD Sumenep saat ini sudah tuntas. “Seharunya sudah rampung di awal (sebelum kegiatan kedewanan berjalan),” katanya, Jumat, 24 Januari 2020.
Belum selesainya pembahasan Tatib DPRD higga sekarang karena sering buntu (deadlock). Penyebabnya karena terdapat perbedaan pendapat cukup tajam di antara wakil rakyat di gedung parlemen. Namun dirinya tidak merinci persoalan yang membuat rapat selalu tertunda.
“Yang jelas setiap pembahasan selalu alot. Kayaknya mengenai local wisdom atau kearifan lokal. Tapi saya tidak tahu seperti apa persis permasalahannya,” tegas pria yang menjabat sebagai anggota Komisi II DPRD Sumenep itu.
Namun Juhari menilai, alotnya pembahasan Tatib merupakan hal biasa di tubuh organisasi. Apalagi, sambungnya, meski sampai sekarang Tatib belum selesai dibahas, agenda kedewanan tetap berjalan.
“Di PMII saja pembahasan Tatib terkadang sampai tiga hari, bahkan lima hari hingga meja berterbangan. Ini menjadi resiko organisasi yang harus diselesaikan,” terangnya.
Sementara itu Ketua DPRD Sumenep Hamid Ali Munir membenarkan jika pembahasan tatib yang baru belum selesai. Namun menurutnya, pembahasan Tatib sudah selesai di tingkat Pansus, bahkan evaluasi Gubernur.
Namun karena ada pembahasan lain, maka belum selesai. “Jadinya kami kembalikan kepada temana-teman (anggota DPRD Sumenep),” jelasnya.
Saat ini, tambah dia, DPRD Sumenep menggunakan Tatib yang sesuai dengan PP Nomor 20 Tahun 2016, yakni Tatib Nomor 1 Tahun 2019. Tatib tersebut telah berjalan selama kurang lebih satu tahun. “Kalau mau direvisi lagi oleh anggota yang baru, dipersilahkan,” ujarnya. (JUNAIDI/FAT/DIK)
