BANGKALAN, koranmadura.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinisi Jawa Timur, Mathur Husyairi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bangkalan, Madura, Senin, 13 Januari 2020. Sidak anggota DPRD Jatim Dapil Madura ini berkaitan dengan aduan wali siswa terkait penarikan sumbangan.
Menurutnya, pihak sekolah sudah tidak diperbolehkan lagi untuk meminta sumbangan kepada wali siswa, karena saat ini sudah ada bantuan berupa BPOPP dan dana BOS.
“Masalahnya, apakah dana BOS dan BPOPP itu sudah mengcover biaya penyelenggaraan pendidikan di semua SMA, baik swasta maupun negeri,” kata Mathur, sapaan akrabnya.
Politisi partai PBB meminta kepada pihak Komite Sekolah agar menjadi penyambung antara kepentingan sekolah dan wali siswa, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.
“Jangan sampai ada anggapan dari wali murid bahwa komite jadi corongnya sekolah, ini terbalik. Komite Sekolah seharusnya menjadi corong orang tua atau wali siswa,” ucapnya.
Tak hanya itu, Mathur juga mendesak kepada pihak sekolah agar lebih transparan dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari BPOPP dan BOS, agar wali siswa mengetahui penggunaannya untuk apa saja.
“Tata kelola yang transparan akan mengurangi kecurigaan dan fitnah dalam tata kelola keuangan di sekolah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala sekolah SMAN 1 Bangkalan Maria Ulfa menyampaikan, sumbangan tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, karena Maria Ulfa berdalih keuangan sekolah masih minim.
“Karena kami memang membutuhkan itu, makanya kami minta,” ucap dia.
Terkait besaran dana, kata Maria hasil dari kesepakatan antara Komite Sekolah dan wali siswa. Bahkan, pihaknya mengaku tidak ikut campur dalam melakukan penarikan sumbangan tersebut.
“Itu berdasarkan hasil kesepakatan dengan wali siswa waktu rapat. Bahkan kami tidak ikut-ikutan meminta,” tegas Maria. (MAHMUD/SOE/DIK)
