SUMENEP, koranmadura.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Guluk-Guluk, Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar diskusi kopi pagi atau disingkat Diskopag bertempat di Komisariat PMII Guluk-Guluk, Kamis, 9 Januari 2020.
Diskusi seperti ini memang rutin dilaksanakan kader-kader PMII selama beberapa tahun terakhir. Diskusi lintas angkatan ini selain bertujuan membangun soliditas di tubuh organisasi juga untuk mengasah ketajaman intelektual kader-kader PMII Guluk-Guluk dalam menyikapi segumpal persoalan di tengah-tengah masyarakat.
Tema yang diangkat pada Diskopag kali ini, secara garis besar, ialah masih langgengnya kekuatan oligarki di republik ini sehingga selama beberapa dekade penyakit ketimpangan sosial belum terobati. Disparitas antara si kaya dan si miskin masih menganga di mana-mana.
Ketua Komisariat PMII Guluk-Guluk, Moh. Faiq menyampaikan, salah satu kesimpulan yang dapat ditarik dari Diskopag tersebut ialah hari ini Indonesia tengah dihadapkan dengan demokrasi semu yang dikuasai oleh kekuatan oligarki.
Sehingga, sambungnya, tak keran apabila problem kerakyatan hingga sekarang tidak menemukan titik terang. Kepentingan rakyat tergadaikan. Dinamika perampasan ruang hidup rakyat adalah wujud nyata hasil kumpul kebo pemerintah dan pemodal.
“Hal lain yang justru sangat disayangkan ketika kalangan akademisi, termasuk aktifis masa kini, tidak melibatkan diri untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ketimoangan sosial namun malah ada sebagian yang menjadi alat pemuas birahi pemodal penuh ambisi,” tegasnya.
Menurut Faiq, Diskopag kali ini juga melahirkan beberapa pernyataan sikap PMII Guluk-Guluk sebagai salah satu upaya memutus mata rantai kekuatan oligarki di negeri ini, yaitu:
1. Sebagai kalangan santri yang memiliki basis sosial kemasyarakatan, dengan tegas melawan virus oligarki yang selama ini telah melanggengkan penindasan melalui skandal kebijakan bersama elite pemerintahan.
2. Keberhasilan hegemoni oligarki terjadi karena awamnya masyarakat terhadap praktek politik capture, maka kami santri menyerukan kepada kalangan akademisi dan aktivis untuk melakukan pendampingan dan tidak abay pada mereka.
3. Mengutuk keras pada aligator politik yang ambisi kekuasaan dan rakus menumpuk kekayaan, mereka yang berkuasa dengan menindas rakyat nya harus segera turun sebelum kami paksa.
4. Entitas oligarki sebagai penyakit sosial tidak sesuai dengan identitas kesantrian yang selama ini hadir sebagai solusi dari tegaknya NKRI. Maka santri ber PMII akan selalu siap berasa di garda terdepan membungkam Hegemoni Kapital.
5. Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai pemangku kebijakan dan perwakilan suara rakyat harus bersih dari elite politik yang pro terhadap sistem oligarki.
6. Politik kemanusiaan harus dikedepankan agar kedamaian dan keadilan tidak hanya bayang-bayang serta kekuasaan tidak hanya dikuasai oleh sebagian orang.
(FATHOL ALIF/SOE/DIK)
