BANGKALAN, koranmadura.com – Sejumlah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan melakukan audiensi dengan pihak Dinas pendidikan (Disdik) dan beberapa Koordinator Wilayah (Koorwil) di setiap kecamatan, di kantor UPT Kecamatan Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Kamis, 2 Januari 2020.
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut persoalan manipulasi input data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan kesenjangan guru sekolah PNS di lingkungan kabupaten paling barat di pulau Madura ini.
Ketua PMII Bangkalan, Arif Qomarudin menyesalkan terkait kinerja pihak Disdik yang tidak bisa mengontrol kondisi di lapangan, melalui Koorwilnya. Oleh sebab itu, tidak sedikit sekolah mengisi Dapodik secara asal-asalan.
“Efeknya ketika mengisi data tidak sesuai di lapangan, ada salah satu sekolah yang rusak tapi tidak mendapatkan bantuan apa-apa,” kata pria yang karib di sapa Arif ini.
Selain itu, pihaknya juga merasa prihatin melihat beberapa sekolah yang masih berkutat di persoalan kesenjangan guru. Menurutnya, tidak optimalnya jumlah guru membuat siswa kurang semangat belajar di bangku sekolah.
“Ada beberapa sekolah PNS nya hanya kepala sekolahnya saja, yang lainnya bukan,” katanya.
PMII mendesak pihak Disdik untuk menindak tegas oknum-oknum yang memberikan data tidak valid, agar kejadian ini tidak terulang kembali di kemudian hari ketika mengisi Dapodik.
“Saya meminta tindak tegas kepada sekolah yang tidak sesuai aturan, kasihan sekolah yang tidak layak di pakai,” tegasnya.
Arif juga meminta kepada Koorwil untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemantaun kondisi sekolah di kecamatan masing-masing. Jika diperlukan ada laporan setiap saat kepada Disdik
“Optimalisasi Koorwil. Harus ada laporan setiap bulan dari Koorwil ke Disdik,” mintanya.
Sementara Kabid Pemberdayaan SD, Disdik Bangkalan, Moh. Yakub berjanji akan memperbaiki manipulasi data-data yang diinput melalui Dapodik tersebut, sehingga nantinya bisa menjadi acuan dalam memberikan bantuan.
“Kami akan melakukan pembenahan dalam pengisian Dapodik, terutama di operator sekolah,” tuturnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan memberdayakan Koorwil untuk melakukan pengawasan di lapangan, sehingga pihak Disdik tidak hanya berdasarkan data yang di Dapodik saja.
“Kami akan aktifkan Koorwil ini, makanya kami panggil Koowil agar tahu kondisi yang ada di bawah,” katanya.
Ditanya soal kesenjangan guru, kata Yakub, dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ini sudah membuka sebanyak 197 kuota yang tersebar beberapa sekolah di kota salak ini.
“Nanti dalam tahan seleksi pada tahun 2020 ini akan menerima 197 CPNS, tapi menunggu tahapan seleksi selesai,” tutupnya (MAHMUD/SOE/DIK)
