BANGKALAN, koranmadura.com – Sebanyak 95 Calon Jemaah Umrah (CJU) di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur terancam gagal berangkat ke Arab Saudi. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi menangguhkan sementara visa jemaah.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh koranmadura.com, sebanyak 40 CJU dari travel PT AL-Qadri direncanakan berangkat pada tanggal 29 Februari 2020 besok. Sementara 5 orang dari Travel PT Aliston direncanakan berangkat pada tanggal 5 Maret, dan sebanyak 50 CJU dari PT Aura berangkat tanggal 23 Maret.
Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Bangkalan, Abd. Haris HS menyampaikan penyetopan CJU dari negera Indonesia tersebut buntut dari penyebaran virus corona. Pemerintah Arab Saudi khawatir virus corona menyebar melalui penumpang, sehingga antisiapasi melalui penangguhan visa.
“Penyetopan itu karena adanya virus corona yang dikhawatirkan akan masuk ke Arab Saudi, sehingga semua visa distop dulu oleh pihak Arab Suadi,” kata Haris, Jumat, 28 Februari 2020.
Haris menjelaskan, dari jumlah 95 CJU, ada 40 orang yang dipastikan ditunda pemberangkatan ke Arab Saudi, yaitu pada tanggal 29 Februari 2020, dari travel TP Al Qodri. Sementara yang lain masih dilakukan pendekatan kepada pihak pemerintah Arab Saudi.
“Yang pasti gagal berangkat itu CJU yang tanggal 29 Februari 2020, ada 40 orang. Untuk tanggal 5 dan 23 Maret masih diusahakan melakukan lobi dengan pihak Arab Saudi,” jelasnya.
Ditanya soal biaya umrah yang sudah masuk, pihaknya belum bisa memastikan secara pasti, karena masih melakukan upaya permohonan agar tidak terkena pinalti, sehingga uang yang sudah masuk ke penyedia tidak ada pemotongan atau berkurang.
“Menteri Agama melalui Duta Besar masih mengupayakan untuk menyampaikan hal itu agar tidak terkena pinalti dari penyedia,” tambahnya
Namun, Haris berharap kepada CJU Bangkalan agar lebih sabar menunggu informasi selanjutnya, karena hal ini bukan dari pemerintah Indonesia, namun dari Arab Saudi. Kata Hari, tidak perlu dipaksakan untuk berangkat dulu.
“Yang belum bisa berangkat mohon bersabar, menunggu kepastian dulu dari pemerintah, jangan memaksakan diri, karena itu kebijakan negara arab saudi,” harapnya. (Mahmud/SOE)
