SAMPANG, koranmadura.com – Rombongan dari Komisi IV DPRD Sampang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Zyn, Senin, 17 Februari 2019 kemarin.
Salah seorang anggota dewan dari Komisi IV, Moh. Iqbal Fathoni mengatakan bahwa sidak yang dilakukan anggota DPRD tersebut berdasarkan hasil keluhan dari masyarakat.
“Lima ruang kerja pelayanan kesehatan di RSUD ini kami sidak, karena saking banyaknya laporan keluhan kepada kami, baik kepada anggota DPRD secara perorangan maupun ke komisi IV,” jelas anggota Komisi IV, Moh Iqbal Fathoni kepada awak media usai sidak.
Menurut Fafan, sapaan akrab Moh Iqbal Fathoni, temuan yang dipreoleh di ruang Instalasi Radiologi yaitu tidak bisanya mencetak hasil rontgen lantaran alat print hasil diagnosa rontgen dinyatakan rusak sejak tiga minggu lalu.
“Sedangkan Bu Dirut tadi bilangnya rusak seminggu lalu dan sudah diperbaiki. Jelas keterangan petugas di ruangan dengan pihak managemen tidak sama. Ada apa ini? Sedangkan keluhan masyarakat, pasien yang meminta hasil rontgen tidak bisa dalam bentuk print out, hanya diperlihatkan kepada pasien melalui HP. Padahal pasien bisa saja ingin rujuk ke rumah sakit di Surabaya, sehingga pasien pun tidak bisa berbuat apa-apa,” bebernya.
Parahnya lagi, lanjut Fafan menyatakan dua dokter jaga di ruang Instalasi Radiologi tersebut menerapkan hari libur sendiri khusus pada hari Jumat dengan kesepakatam sendiri tanpa kebijakan managemen maupun Pemkab setempat.
“Ketika hari Jumat, dua dokter jaga di ruang radiologi pakai sistem shift. Jika pada Jumat, dokter satunya masuk, dakter satunya libur. Terus seperti itu dan sudah berlangsung lama. Padahal, hari Jumat itu waktunya pendek. Jika banyak pasien, kan jadi tidak tertangani. Lucu kan? Bukan hanya itu, banyak petugas di ruangan itu tidak masuk kerja tanpa ada tindakan tegas. Ada juga petugas yang sakit mau mengundurkan diri malah tidak direspons. Tapi ada petugas yang tidak sakit terus ngajukan pindah malah langsung direspons. Aneh kan?” ungkapnya heran.
Berlanjut ke ruang bedah, Fafan menyebut terdapat dua alat kesehatan (Alkes) yang nilainya begitu mahal namun tidak difungsikan (mangkrak) selama dua tahun lamanya.
“Ada dua Alkes, satunya namanya Laparoscopy untuk bedah dan satunya kami lupa. Alat itu sangat mahal harganya, namun tidak difungsikan karena dokter yang biasa pakai alat itu tidak lagi bekerja di ruang itu. Seharusnya pihak rumah sakit mengirim minimal tiga dokter ikut pelatihah atau menyekolahkan untuk penggunaan alat itu, daripada mangkrak selama dua tahun. Padahal, Alkes itu sangat dibutuhkan oleh pasien yang hendak bedah dan alat itu juga bisa jadi sumber PAD. Malah pihak managemen tampak tidak ada upaya pengisian dokter yang bisa operasikan Alkes itu,” katanya.
Lebih mencengangkan lagi, Fafan menyebut ada dugaan pemakaian jasa calo yang masih mengakar di lingkungan rumah sakit yang terindikasi bermain dengan pihak RSUD.
“Apabila ada pasien hendak operasi, jika pakai calo, sekarang periksa besok bisa dikerjakan (operasi). Sedangkan yang tidak pakai calo, jadwal operasi malah ditunda-tunda. Besar pakai jasa calo kisaran Rp 1-1,5 juta. Tapi sekarang, katanya sudah pakai jadwal tertulis. Kalau dulu sembarangan alias tidak ada jadwal,” ungkapnya.
Sedangkan di ruang Farmasi, Fafan menyoroti adanya pembelian obat pasien yang masih harus di luar farmasi di RSUD. Padahal obat yang diperlukan pasien harganya sangatlah murah. Sedangkan obat yang berada di luar farmasi RSUD harganya mahal mencapai ratusan ribu.
“Di Farmasi RSUD ini juga lucu, di sana kan bisa menganggarkan sendiri. Tapi ketika pengajuan pengadaan obat-obatan, hanya 80 persen jenis obat-obatan yang dikabulkan oleh pihak pengadaan RSUD. Sedangkan 20 persen jenis obat lainnya ini jadi ladang keuntungan tersendiri. Padahal yang diajukan merupakan jenis obat-obatan yang diperlukan. Kami menduga masih terdapat oknum pegawai kesehatan yang bermain pada obat-obatan ini, karena pasien masih banyak yang harus beli obat ke luar RSUD. Tiga minggu lalu, obat mencret di farmasi habis, padahal Silpa di RSUD banyak alias anggaran banyak yang tidak digunakan. Jadi pihak manajemen RSUD tidak memberikan 100 persen perencanaan,” bebernya.
Selanjutnya di ruang IGD, Fafan hanya menyarankan agar petugas sigap melayani pasien. Hal tersebut dikarenakan di ruang tersebut kebanyakan pasien dengan kondisi kritis.
“Jadi petugas di ruang IGD jangan ambil santai. Meski sudah menangani pasien, petugas juga harus menjaga perasaan keluarga pasien, yakni jangan main HP lah kalo ada pasien, karena keluarga pasien sangat khawatir dan panic. Hal itu bisa memicu emosi keluarga pasien karena menyangkut nyawa. Ini lagi, di IGD itu ada pasien malah dirujuk ke klinik terdekat, bukan malah di rujuk ke RSUD yang kelas di atasnya. Sedangkan klinik yang dirujuk malah kelasnya di bawah RSUD,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, ruang administrasi pelayanan pasien yang dinilainya masih mengenyampingkan pasien BPJS. Hal itu ditemukan petugas yang istirahat belum sampai waktunya.
“Ini fakta, pas pukul 11.00 siang, ada pasien BPJS hendak daftar dan itu ada saya. Tapi petugas bilangnya sudah tutup. Waktu itu pula, ketika mau daftar lewat jalur umum, malah langsung dilayani. Nah, kok ada perbedaan ya? Padahal jalur umum maupun BPJS itu memiliki hak yang sama,” paparnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Bupati Sampang, agar mengambil langkah konkret dan gebrakan baru terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Sampang.
“Saya tunggu gebrakan bupati selanjutnya. Karena gebrakan di Disdik sudah dilakukan. Beberapa waktu lalu bupati melakukan gebrakan di tataran Puskesmas. Jadi, gebrakan dan tindakan tegas Bupati harus ke RSUD, karena di RSUD ini kami nilai sangat superior seperti kebal dari apapun. Karena ujung-ujungnya masyarakatlah yang jadi korban atas bobroknya manajemen RSUD,” harapnya kepada Bupati. (MUHLIS/DIK)
