SUMENEP, koranmadura.com – Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Cabang Sumenep, KH Mohammad Husnan mengatakan bahwa Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur membutuhkan Dewan Riset Daerah (DRD) guna melakukan berbagai upaya kajian kebijakan pembangunan daerah itu sendiri.
Menurut Rektor IST-Annuqayah ini, kemiskinan di Sumenep tertinggi kedua di Jatim. Sehingga keberadaan DRD ini begitu urgen sebagai wadah nonstruktural yang memiliki tanggungjawab dalam memberikan masukan dalam setiap kebijakan dan pembangunan daerah.
“Sampai saat ini belum ada lembaga independen dalam melakukan kajian dan riset yang bertanggung jawab memberikan masukan pembangunan daerah dan kajian kebijakan Pemkab Sumenep,” katanya dalam silaturrahim dan Kajian Pembangunan Dewan Ahli ISNU di Rumah Dinas Wakil Bupati Sumenep, Rabu, 26 Februari 2020.
Menurut Kiai Husnan, DRD dapat berisikan akademisi, praktisi, pengusaha, jurnalis, dan lainnya tergantung kebutuhan masing-masing daerah.
“Karena output DRD adalah kajian kebijakan, bukan murni untuk ilmu pengetahuan,” jelasnya.
Dan ISNU Sumenep, lanjut salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah ini, siap jika memang dibutuhkan untuk jadi mitra strategis pemerintah.
“Karena ISNU Sumenep memang sedang mengusung misi ‘Membangun Desa Berbasis Riset’, dan saat ini kami sedang mengkaji beberapa kebijakan di desa. Seperti program-program dari DD/ADD yang tidak berdasarkan kajian matang, BUMDes yang banyak bermasalah hingga SDM yang sumir. Makanya, DRD ini sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Apalagi, kata Kiai Husnan, secara nasional DRD bernaung dalam Dewan Riset Nasional (DRN) dengan amanat UU nomor 18 tahun 2002. Selanjutnya turunannya hingga ke provinsi, kemudian ke kabupaten.
Menurutnya, formasi struktur DRD bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Ia mencontohkan Kabupaten Sumenep yang kaya potensi alam. Sehingga misalnya soal komisi kajian pariwisata, kemiskinan, pangan, kemaritiman, kesehatan, lingkungan hidup, hingga kebencanaan.
Selain itu, DRD bisa dimanfaatkan sebagai litbang (penelitian dan pengembangan) untuk mengoptimalkan rencana dan strategi demi percepatan pembangunan daerah ini.
“Sehingga dibutuhkan ruang-ruang diskusi bagi pemikiran dalam kebijakan daerah termasuk kebijakan menyoal kemiskinan,” jelasnya.
Sekadar diketahui, PC ISNU Sumenep menggelar acara Silaturrahim dan Kajian Pembangunan bersama jajaran Dewan Ahli di Rumah Dinas Wakil Bupati Sumenep. Selain dihadiri oleh jajaran pengurus PC ISNU, beberapa Dewan Ahli hadir, di antaranya Edi Rasiasi (Sekda Sumenep), Kiai Ahmad Halimi (DPKS dan pengamat ekonomi), Mohammad Iksan (Kadinsos), Ali Humaidi (Dosen IAIN Madura), Tiodari Hammam (tokoh), Rausi Samorano (Advokat), Ajimuddin (pengamat politik), Dr. Asy’ari (Akademisi), Muhammad Suhaidi RB (Dosen STKIP PGRI). (SOE/DIK)
