SUMENEP, koranmadura.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar aksi unjuk rasa (demonstrasi) di depan kantor DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin, 17 Februari 2020.
Pantauan di lokasi, dalam aksinya setidaknya ada dua hal disampaikan para mahasiswa. Yakni indikasi adanya praktik jual beli jalabatan dan maraknya dugaan tindak pidana korupsi di kabupaten paling timur Pulau Madura.
Dalam rilis yang disebarkan massa aksi disebutkan, pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) di lingkungan Pemkab Sumenep disinyalir tidak profesional, mulai dari perancanaan hingga prosesnya selesai.
Pengisian JPT diduga sarat kepentingan tanpa mempertimbangkan aspek kemampuan dan kompetensi. Sehingga melahirkan para pemimpin yang tidak berkualitas dan tidak memiliki integritas tinggi.
Selain itu, masih berdasarkan rilis tersebut, korupsi di Kabupaten Sumenep disinyalir terus merajalela dan menjangkit hampir semua lembaga pemerintah. Versi mereka praktik ini dilakukan secara sistematis.
Mahasiswa meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk segera melakukan observasi langsung ke Kabupaten Sumenep terkait semrawutnya pengangkatan JPT yang diduga cacat hukum.
Mereka juga meminta DPRD Sumenep sebagai lembaga kontrol menjalankan tugasnya secara profesional, dan bergerak cepat membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan JPT di Sumenep.
Tak hanya itu, Kejari dan Polres Sumenep harus bersih dari praktik korupsi sehingga lebih profesional dalam bertugas memberantas korupsi tanpa pandang bulu, posisi maupun jabatan. (FATHOL ALIF/ROS/VEM)
