SAMPANG, koranmadura.com – Komisi II Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Madura, Jawa Timur merespons cepat keluhan petani di Kecamatan Jrengik lantaran tak bisa beli BBM bersubsidi jenis solar.
Respons cepat Komisi II dengan memanggil pihak Fuel Pertamina Camplong dan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, Selasa, 25 Februari 2020.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sampang, Alan Kaisan menyampaikan, pemanggilan pihak Pertamina dan tiga OPD seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin), Dinas Pertanian (Disperta) dan Dinas Perikanan (Diskan) guna merespons keluhan petani di wilayah Kecamatan Jrengik terkait pelayanan SPBU setempat.
“Terlebih kelompok tani yang kebanyakan sudah memakai mesin handtracktor, sehingga wajar jika butuh bahan bakar minyak. Tapi yang kami kesalkan, kelompok tani (Poktan) yang sudah terverifikasi oleh kades masing-masing desa dan sudah membawa surat rekomendasi dari OPD terkait ke SPBU juga tidak dilayani alias ditolak,” katanya menceritakan keluhan para petani dan masyarakat saat rapat koordinasi di ruang Komisi Besar DPRD Sampang.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pihak Pertamina agar tidak tebang pilih dalam melayani masyarakat. Bahkan pihaknya meminta Fuel Pertamina Camoplong agar mencabut izin operasional bagi oknum SPBU nakal.
“Tadi saya ancam untuk mencabut izin operasional SPBU manakala ada oknum yang nakal ingin bermain di bawah terhadap pendistribusian BBM bersubsidi itu,” tegasnya.
Alan melanjutkan, dari hasil rapat koordinasi, pihak Pertamina berjanji akan terus berupaya melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan. “Intinya hasil pertemuan dengan pihak Pertamina maupun OPD, akan menindaklanjutinya,” katanya.
Sementara salah satu petugas Fuel Pertamina Camplong mengaku keluhan yang terjadi dikarenakan dokumen yang dibawa masyarakat sudah kadaluwarsa, sehingga perlu diperbaharui kembali.
“Kami hanya menjalankan tugas, karena diharapkan pendistribuasian BBM bersubsidi tepat sasaran. Tentunya kami juga meminta semua pihak, baik masyarakat, pemerintah daerah serta pihak kepolisian turut ikut mengawasi dalam pendistribusian BBM bersubsidi. Dan kami tegaskan, kami akan tetap melayani mayarakat apalagi sudah ada rekomendasi dari pihak OPD terkait,” ungkap salah satu pegawai Fuel Pertamina Camplong. (Muhlis/SOE/DIK)
