SUMENEP, koranmadura.com – Unjuk rasa sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di depan kantor DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, sempat ditemui Ketua DPRD, Abdul Hamid Ali Munir, Senin, 17 Februari 2020.
Di hadapan massa aksi, Ketua DPRD Sumenep menyampaikan beberapa hal. Salah satunya mengenai tidak adanya anggota DPRD, khususnya yang duduk di Komisi I. Hal itu disampaikan berkaitan dengan pertanyaan mahasiswa tentang alasan DPRD Sumemep tidak menerima permohonan audiensi beberapa waktu lalu.
Mengenai hal itu, menurut K. Hamid, sapaan akrab ketua dewan, pihaknya sebagai pimpinan dewan telah mendisposisi permohonan audiensi mahasiswa kepada Komisi I DPRD Sumenep. Namun versi massa aksi disposisi itu tidak ada, sehingga mereka memilih melakukan demonstrasi.
Untuk memperjelas persolan tersebut, para mahasiswa pun minta agar bertemu dengan Komisi I. Namun menurut politisi PKB ini, anggota DPRD yang duduk di Komisi I belum ada yang hadir. Massa aksi pun ngotot menanyakan alasan mereka belum hadir, termasuk fungsi pimpinan DPRD dalam mengontrol anggotanya.
“Dari tadi saya tunggu teman-teman Komisi I tidak ada. Ketua DPRD itu bukan instruktif, tapi koordinatif. Saya sangat berterima kasih kalian datang ke sini, mengontrol kinerja anggota DPRD. Tapi kalau semua disalahkan kepada kami (pimpinan), kami juga tidak terima,” katanya dengan nada tinggi.
Pantauan di lokasi, setelah terlibat perdebatan selama beberapa saat dengan massa aksi, Ketua DPRD Sumenep kembali masuk ke dalam kantor dewan. Sementara mahasiswa masih bertahan di depan pintu masuk.
Selang beberapa saat, sebagian massa aksi masuk ke kantor DPRD Sumenep. Di dalam gedung mereka “sweeping” ruang kerja Komisi I. “Ya lah, kami tidak percaya (kepada ketua dewan),” kata koordinator aksi mahasiswa IMM, Umam MZ, ditanya alasan pihaknya sampai “sweeping” ke ruangan Komisi I.
Setelah melakukan “sweeping”, mahasiswa mengaku kecewa. Sebab di ruangan Komisi I tidak ada satu pun anggota DPRD Sumenep yang bisa mereka temui. Sebagian massa aksi itu hanya ditemui beberapa orang staf. “Kami tidak puas,” tegas Umam.
Sekadar diketahui, dalam aksinya kali ini setidaknya ada dua hal yang menjadi sorotan mahasiswa, yaitu indikasi adanya praktik jual beli jalabatan dan maraknya dugaan korupsi di kabupaten paling timur Pulau Madura. (FATHOL ALIF/ROS/VEM)
