SUMENEP, koranmadura.com – Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Abdul Hamid Ali Munir, menilai keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (Surabaya-Madura) sejauh ini belum menunjukkan dampak signifikan terhadap pembangunan di Pulau Garam.
“Ya, (dampak dari keberadaan BPWS) tidak tampak secara signifikan kepada masyarakat. Walaupun, harus diakui, telah banyak kegiatan yang dilakukan,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, Senin, 2 Maret 2020.
Jika keberadaan BPWS dinilai masih perlu, ke depan harus diperjelas lagi tugas dan wewenangnya dalam rangka pengembangan wilayah Suramadu oleh pemerintah pusat. Baik dengan mengubah aturan atau dengan cara lain.
Begitu juga sebaliknya, jika memang keberadaannya dinilai tidak dibutuhkan atau mau dibubarkan, menurut dia juga tidak boleh setengah hati. “Dengan catatan, ke depan harus jelas juga pembagian anggaran untuk daerah-daerah (di Madura),” tegasnya.
Dia tak memungkiri bahwa sejak keberadaan BPWS, anggaran untuk pembangunan fisik di wilayah Suramadu bertambah. “Tapi ketika kita lihat secara luas, karena banyak ‘meja’, negara sebenarnya terbebani. Kalau (anggaran itu) dibagi langsung ke daerah-daerah yang membutuhkan, negara tidak akan terlalu terbebani,” tambah dia.
Terkait hal ini, sebelumnya Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah juga menilai bahwa sejauh ini out comen atau dampak BPWS terhadap masyarakat tidak terlalu signifikan. Sehingga dia mendorong agar badan tersebut sebaiknya dibubarkan.
“Saya dari awal memang tidak setuju terhadap BPWS. Madura tidak perlu BPWS. Tapi butuh kawasan ekonomi khusus (KEK). Sehingga ada akselerasi terhadap pembangunan masyarakat Madura,” tegasnya. (FATHOL ALIF/SOE/DIK)
