BANGKALAN, koranmadura.com – Ketua Persatuan Mahasiswa Kecamatan Kokop (PMK), Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Syamsul Hadi minta Camat setempat agar mengawasi kepala desa dalam pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD).
“Camat harus secara aktif mengawasi realisasi BLT Dana Desa serta aktif koordinasi dengan setiap kepala desa di kecamatan Kokop serta BPD-nya.” Katanya, Senin, 20 April 2020.
Menurutnya, bantuan tersebut rawan diselewengkan, sehingga dibutuhkan pengawasan yang ketat dari pihak kecamatan serta berkoordinasi dengan setiap Kepala Desa.
Masih kata Syamsul, bantuan yang bersumber dari DD tersebut diperuntukkan kepada masyarakat di desa yang terkena dampak virus Corona, alias Corona Virus Deases (Covid-19) yang masih belum tercover oleh PKH dan BPNT.
“Butuh pengawasan, karena yang mendapatkan itu masyarakat yang terdampak, dan tidak mendapatkan PKH dam BPNT,” katanya.
Maka, agar program yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Desa ini tepat sasaran, Syamsul bersama mahasiswa Kokop akan ikut andil dalam pengawasan tersebut.
“PMK akan ikut mengawasi pelaksanaan BLT DD ini, agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” paparnya.
Sementara Camat Kokop, Kabupaten Bangkalan, Moh Toha menyamapai, agar pelaksanaan BLT-DD ini sesuai dengan harapan pemerintah pusat, maka pihaknya selalu koordinasi dengan tim Covid-19 yang ada di desa masing-masing.
“Kita koordinasi dengan tim covid-19 yang ada di desa masing-masing, kita juga memberikan arahan,” katanya.
Namun demikian, pihaknya berharap bantuan ini memberikan maanfaat kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, sehingga bisa menunjang perekonomiannya, mengingat saat ini pemerintah menerapkan stay at home alias berdiam diri di rumah.
“Bisa membantu masyarakat yang terdampak, ada sedikit bantuan dari pemerintah sehingga bisa merasakan manfaatnya,” tutupnya. (MAHMUD/ROS/VEM)
