SAMPANG, koranmadura.com – Transparansi penggunaan anggaran untuk penanganan wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mendapat beberapa catatan dari badan legislatif.
Hal itu terkuak saat para wakil rakyat melakukan pemanggilan terhadap tim Satgas Covid-19 Sampang beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat ke ruang kerja parlemen, Jumat, 8 Mei 2020.
“Begitu lucu para pengguna anggaran covid-19, ketika ditanya transparansi penggunaan anggarannya malah tidak bisa menjelaskan secara detil by data, malah menyodorkan perkiraan. Misal di satuan tugas ada yang butuh anggaran sekitar Rp 49 juta, kemudian terpakai Rp 15 juta, nah ketika kami tanyakan rincian penggunaan Rp 15 juta, malah tidak bisa merinci. Apalagi di Kominfo, setelah kami tanyakan juga tidak bisa merinci, ini kan lucu,” ucap Moh Iqbal Fathoni, salah satu anggota Komisi IV DPRD yang ikut rapat, Sabtu, 9 Mei 2020.
Tidak hanya itu, Bung Fafan sapaan karib Moh Iqbal Fathoni juga menyampaikan, tidak ada kesinkronan antar OPD sehingga hanya terkesan saling lempar. Semisal honor petugas di dapur umum yang ada di posko yang diketahui setiap hari mendapat Rp 75 ribu.
“Ketika kami tanyakan ke BPBD bilangnya sudah diserahkan ke Dinsos. Namun ketika ditanya ke dinsos, malah tidak tahu-menahu. Ini kan jelas tidak sinkron antar OPD, untung di Sampang masih zona hijau, coba kalau sudah di zona merah, bisa-bisa warga sampang jadi korban,” katanya.
Ditambahkan salah satu anggota Banggar DPRD Sampang, Alan Kaisan menyampaikan, laporan per bulan oleh Tim Satgas disampaikan juga belum transparan, terutama di Dinkes yang sudah menghabiskan Rp 1 miliar lebih selama bulan Maret 2020 lalu.
“Dan laporannya hanya pembelian APD dan penyemprotan disinfektan,” katanya.
Selain itu, Alan sapaan Alan Kaisan juga menemukan kejanggalan setelah melakukan sidak ke posko timbangan, Jrengik. Berdasarkan temuannya, petugas di sana hanya sekali diberi vitamin selama sebulan, tapi anggarannya tiap hari ada. Kemudian pembagian nasi bungkus untuk pengguna jalan sebanyak 300 bungkus setiap hari yang dinilai kurang efektif karena menyedot anggaran Rp 7,5 juta per hari.
“Tapi yang utama yaitu tentang rencana anggaran pengamanan ekonomi Rp 87 miliar bagi masyarakat perantau, pelaku usaha kecil yang kehilangan usahanya yang tidak tercover bantuan sosial lainnya sampai saat ini blm dilakukan pendataan, mereka hanya berpedoman data di posko. Dan kami tekankan kepada Tim Satgas agar segara dilakukan pendataan secepat mungkin, karena di bawah sangat menunggu bantuan telebih di bulan puasa sekrang ini. Bahkan kami minta bantuan itu segera terealisasi sebelum lebaran dengan membentuk tim pendataan khusus. Karena sampai sekang ada beberapa desa yang sudah selesai melakukan pendataan BLT DD, sedangkan di Sampang ada 180 desa,” tegasnya.
Lebih jauh Alan menyampaikan, seharusnya pemerintah saat ini sibuk dengan pengamanan ekonomi masyakarat, sebab saat ini efek pandemi Covid-19 sangat terasa. Banyak masyarakat sudah tidak lagi mendapat pemasukkan, bahkan mungkin tabungannya juga telah habis untuk kebutuhan sehari-sehari.
“Uang itu kan uang rakyat, habiskan uang itu untuk kebutuhan rakyat, jangan ditunda-tunda lagi. Di sinilah Pemerintah hadir di tengah masyarakat,” pintanya. (MUHLIS/ROS/DIK)
