SUMENEP, koranmadura.com – Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Abdul Hamid Ali Munir, meminta Pemkab setempat menyikapi permintaan sejumlah pengasuh pesantren agar para santri bisa kembali beraktivitas di pondok setelah cukup lama vakum akibat pandemi Covid-19.
Politisi PKB itu menuturkan, dalam beberapa waktu terakhir dirinya banyak menerima permintaan dari pengasuh pesantren di Sumenep agar aktivitas belajar mengajar di pesantren bisa kembali dilakukan.
“Permintaan ini harus disikapi dengan serius. Pemkab harus melakukan langkah konkret untuk menjamin para santri bisa kembali belajar,” tegasnya.
Di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, menurut dia, salah satu langkah yang bisa dilakukan Pemkab Sumenep agar kegiatan belajar mengajar di pondok bisa tetap berjalan ialah dengan memberikan bantuan sarana dan prasana yang mendukung penerapan protokol kesehatan di lingkungan pesantren.
“Seperti bilik disinfektan, masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan dan obat-obatan. Bisa juga dengan memfasilitasi kegiatan rapid test bagi santri dan pengajar sebelum pesantren-pesantren dibuka,” tambahnya.
Di samping itu, sambungnya, Pemkab Sumenep juga perlu terus memberikan sosialiasi dan edukasi di pondok-pondok pesantren agar berbagai sarana yang ada di sana, mulai dari ruang belajar, kamar mandi, tempat wudhu, kamar santri, hingga masjid, bisa memenuhi protokol kesehatan Covid-19.
Pria yang akrab disapa K. Hamid ini juga meminta supaya ada alokasi anggaran untuk menunjang ketahanan ekonomi santri dan para pengajar di pondok pesantren.
Hal ini penting diperhatikan untuk memastikan sehingga aktivitas belajar mengajar di pondok pesantren berjalan lancar dan tetap aman dari potensi penularan virus corona. “Saya harap Pemkab dapat mengupayakan pembukaan kembali pesantren,” ujar dia.
Terkait hal ini, sebelumnya Bupati Sumenep, A. Busyro Karim menyebut di daerahnya ada sejumlah pesantren yang menunda waktu santri kembali ke pondok. Terutama pesantren yang memiliki banyak santri.
Beberapa pesantren yang disebut Bupati menunda waktu kembali santri ke pondok, di antaranya, ialah Annuqayah di Kecamatan Guluk-Guluk dan Al-Amien di Prenduan.
“Annuqayah diundur. Al-Amien juga diundur. Beberapa pondok pesantren telah koordinasi dengan kami. Artinya pondok pesantren yang besar-besar diundur (waktu kembali santri ke pondok). Entah kalau pesantren yang hanya memiliki lima santri,” ujarnya.
Dalam situasi seperti sekarang, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep ini mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas.
Dia juga meminta kepada masyarakat supaya tidak menganggap enteng pandemi Covid-19. “Karena di Sumenep Covid-19 ini bukan sekadar berita, tapi realita,” paparnya.
Sekadar diketahui, per hari Rabu, 27 Mei 2020, jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumenep berjumlah 11 orang. Dua di antaranya telah sembuh. Sembilan masih dirawat. (FATHOL ALIF/SOE/VEM)
