SUMENEP, koranmadura.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep, Madura, Jawa Timur, sejauh ini belum membuat peta rawan bencana kekeringan pada musim kemarau 2020.
Kepala BPBD Sumenep, Abd. Rahman Riadi menyampaikan pihaknya masih menunggu surat edaran atau rilis dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berkaitan dengan hal tersebut.
“Di rilis BMKG itu biasanya disampaikan bahwa, musim kemarau mulai bulan apa sampai apa. Dari situ nanti kami bisa buat petanya, apakah tetap seperti musim lalu atau berubah,” ujarnya.
Kemudian, setelah peta rawan bencana kekeringan dibuat, sambung mantan Sekretaris Bappeda Sumenep itu, pihaknya akan membuat Surat Keputusan Bupati tentang Tanggap Darurat Kekeringan.
“Sebelum peta rawan kekeringan itu ada karena masih menunggu rilis dari BMKG, kami tidak bisa membuat surat keputusan bupati itu,” tambah pria yang akrab disapa Rahman ini.
Kepala BMKG Kalianget, Usman Holid menyampaikan, berdasarkan prakiraan, awal musim kemarau 2020 di sebagian kecamatan di Sumenep ada pada dasarian satu sampai dua Mei.
Kemudian di sebagian lagi ada pada dasarian satu sampai dua Juni. Menurut dia, meski di suatu daerah sudah disebut masuk musim kemarau, bukan berarti tidak turun hujan sama sekali.
“Tetap ada (hujannya), tapi sudah berkurang. Dalam satu dasarian itu sudah kurang dari 50 milimeter curah hujannya,” tambahnya, menjelaskan.
Berkaitan dengan musim kemarau 2020, baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh pihak untuk mewaspadai dampak kekeringan. Terutama terhadap ketersediaan bahan pokok.
Sebab menurut Jokowi, berdasarkan prediksi BMKG, 30 persen wilayah-wilayah yang masuk zona musim akan mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya. (FATHOL ALIF/SOE/VEM)
