SAMPANG, koranmadura.com – Tim Satuan Tugas PCNU Sampang Peduli Covid-19 mendatangi kantor DPRD setempat, Kamis, 28 Mei 2020. Kedatangan mereka tak lain untuk mengadukan penanganan Corona yang amburadul.
Penanggung Jawab Posko NU Peduli Covid-19 PCNU Kabupaten Sampang, Mas Udi Kholili menyatakan, kedatangan tim dalam rangka diskusi dan memberikan masukan terhadap penanganan virus yang berasal dari Wuhan, China tersebut.
Menurutnya, ada beberapa catatan yang sudah menjadi bahasan penting yang perlu disampaikan kepada para wakil rakyat agar nantinya bisa dijadikan masukan kepada pemerintah daerah.
Beberapa catatan itu di antaranya terkait pelayanan kesehatan dan dampak ekonomi, khusunya mengenai pengelolaan data dan informasi. Karena sampai sekarang, Pemkab Sampang terkesan kurang transparan dan tidak selaras dengan Gugus Tugas Provinsi Jatim.
“Harapan kami itu, gugus tugas Kabupaten jangan hanya merilis saat ada penambahan kasus covid-19 saja, melainkan perkembangan hari demi hari kasus Covid-19 di Sampang benar-benar tersampaikan kepada masyarakat agar masyatakat itu juga tahu tanpa harus bertanya-tanya lagi dan bukan malah menjadi potensi kegaduhan,” katanya.
Soal pelayanan kesehatan, Ma’ok sapaan akrab Mas Udi Kholili mengaku bahwa hingga kini belum mengantogi informasi adanya pasien terkonfirmasi Covid-19 asal Kecamatan Sampang Kota, yang penanganan isolasinya dilakukan di rumah, bukan diisolasi di tempat khusus yang disediakan pemerintah.
“Walaupun isolasi mandiri sebenarnya diperbolehkan, cuma apakah ada jaminan kepada warga sekitarnya. Nah, kami berharap ada solusi dari Pemkab agar segera menambah ruang isolasi baru jika alasannya ruang isolasi di BLK dan RSUD penuh, toh sebenarnya ada dana kan sekitar Rp 53 miliar bagi bidang kesehatan katanya DPRD,” ungkapnya.
Selain itu, terkait permasalahan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19, dinilainya juga amburadul. Hal itu terbukti adanya ketidaksinkronan dan lemahnya koordinasi antara OPD di Dinas Sosial (Dinsos) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat daa Desa (DPMD) sebagai leading sektor penanganan sosial.
“Kan ada juga dana Jaring Pengaman Sosial senilai Rp 87 miliar. Harapan kami sih, bagaimana dana itu benar-benar dialokasikan kepada yang berhak, termasuk guru ngaji, guru honorer yang dirumahkan ataupun lainnya agar tidak berupa sembako, karena khawatir tumpang tindih dengan bantuan sembako lainnya. Kami pun mendukung jikalau DPRD menindaknlanjutinya dengan cara dibentuk Pansus,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Ma’ok juga menilai penerapan pencegahan di Sampang kurang maksimal, terbukti banyaknya warga yang terkesan masih enggan memakai masker sebagai salah satu cara pencegahan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sampang, Fadol mengungkapkan, aspirasi yang disampaikan Tim Satgas NU Peduli Covid-19 PCNU Kabupaten setempat diakuinya juga sejalan dengan aspirasi dan pembahasan di legislatif. Bahkan pihaknya mengaku sudah beberapa kali menyampaikan kepada pihak eksekutif sebagai gugus tugas Covid-19 yang bertugas di tingkat Kabupaten.
“Karena aspirasi teman-teman PCNU sejalan dengan aspirasi kami, maka kami pun sebenarnya sudah menyampaikannya kepada Pemkab. Cuma memang ada informasi yang baru-baru ini adanya pasien terkonfirmasi Covid-19 yang ditangani atau diisolasi di rumah dengan alasan dua tempat pelayanan ruang isolasi yang disediakan Pemkab penuh.
“Makanya nanti kami akan tindak lanjuti informasi pasien konfirmasi Covid-19 yang diisolasi mandiri di rumah dan bukan di ruang isolasi khusus. Nanti kami akan panggil tim Satgas Pemkab. Nanti kami juga akan minta gedung isolasi baru selain BLK dan RSU,” tegasnya.
Bahkan politis PKB ini mengaku juga diminta melakukan sidak ke gedung isolasi BLK dan RSUD untuk memastikan kapasitas dan pelayanan yang selama ini dikatakan dua ruang khusus isolasi tersebut penuh.
“Soal sidak, kami masih akan bahas dengan anggota,” ungkapnya.
Disisi lain, adanya pandemi Covid-19 diakuinya juga menjadi pintu mengetahui data-data amburadul karena ketidaksinkronan antara dua OPD.
“Bukan karena saat pandemi, tapi kapanpun itu, kami berharap ada server data independen mendata dan mengelola data kemiskinan di Sampang. Karena kami meyakini, jika pendataan dan pengelolaan dilakukan dengan benar, maka pengentasan kemiskinan akan cepat teratasi dan turun dengan sendirinya. Dalam waktu dekat ini, selain tim satgas, kami juga akan panggil TAPD untuk menanyakan laporan periodik penggunaan anggaran Covid di Sampang,” tambahnya. (Muhlis/SOE/VEM)
