SAMPANG, koranmadura.com – Di tengah pandemi Covid-19, sejumlah aktivis gabungan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, meminta, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten setempat mundur dari jabatannya.
Puluhan aktivis dari empat pegiat yang tergabung dalam Gerakan Bersama Untuk Kemanusian (Gebuk) ini berdemo di depan kantor DPMD, jalan Jaksa Agung Suprapto, lantaran data-data penyaluran Bantuan Soasial (Bansos) dinilai amburadul dan tidak transparan.
Tidak hanya itu, puluhan desa dari 180 desa se-Kabupaten Sampang hingga saat ini belum sanggup menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) stimulus Covid-19 dengan sejumlah alasan, seperti kebingungan menentukan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Lebih baik mundur saja Kepala DPMD Malik Amrullah karena tidak sanggup menindak tegas para perangkat desa, bahkan data-data yang dimiliki kocar-kacir dan tidak transparan. Ayo keluar, Anda itu Malik Amrullah, bukan maling,” teriak salah satu korlap aksi Rolis Sanjaya di depan pintu masuk DPMD yang dihalau petugas kepolisan, Selasa, 9 Juni 2020.
Tidak hanya itu, korlap aksi lainnya Siti Farida mengungkapkan, polemik data penerima bantuan dinilai amburadul dan tidak transparan. Buktinya adanya penarikan data dari DPMD ke desa.
“Setahu kami, Dinas ini kan sebagai leading sektor pemerintahaan yang menaungi 180 desa se-Kabupaten Sampang. Nah Alasan Pak Malik ini, desa belum nyetor data, desa masih mendata. Lo, terus apa yang dilakukan DPMD selama ini. Kesannya ini sebuah pembiaran Dinas terhadap desa, sehingga desa bertele-tele dan lama untuk menyetorkan data, jelas ini pembiaran kepada desa sehingga imbasnya masyarakat tidak bisa memanfaatkan manisnya bantuan itu tepat waktu. Asal tahu ya pak, perangkat di desa itu sudah dapat honor setiap bulan, kalau cuma mendata ini tidak mau, ngapain mereka (perangkat) itu dapat honor,” sesal Farida sambil berteriak.
Sementara Kepala DPMD Kabupaten Sampang, Malik Amrullah saat menemui puluhan massa menyampaikan, pihaknya mengaku bukan tidak mau melaksanakan amanat Permendes No 6 Tahun 2020, intruksi Menteri PDTT No 2 Tahun 2020 tertanggal 17 Mei 2020 maupun perintah Gubernur Jatim.
Menurutnya, ada alasan yang menyebabkan penyaluran BLT-DD tersebut lelet diantaranya terdapat 18 desa yang tidak menghendaki realisasi penyalurannya melaoui sistem tunai karena dikhawatirkan bermasalah, sehingga kemudian diusulkan penyaluran melalui rekening.
“Kalau data sudah lengkap tapi memang tidak menghendaki tunai, sehingga prosesnya menjadi lama dan dikehandaki rekening sehingga pelaksanaannya setelah lebaran. Setelah kami koordinasi ke pihak bank BRI, pelaksanaannya setiap hari di lima desa dsn terus berlangsung secara bertahap sampai habis yang sisa 35 desa,” jelas Malik Amrullah saat menemui para pendemo di pintu masuk kantornya.
Kedua soal data, Malik sapaan akrab Malik Amrullah menyampaikan, persoalan data di DPMD yang ditarik ke desa, menurutnya sebagai upaya perbaikan.
“Contoh ini, di hampir rata desa di Kecamatan Torjun ditarik semua untuk perbaikan. Karena saat pencairan berbarengan dengan BST sehingga dobel. Jadi perbaikan itu dimungkinkan untuk digantikan ke orang lain tapi kuota penerima di desa itu tetap. Nah perubahan-perubahan ini yang akan disampaikan ke bank BRI agar dibuatkan rekening,” jelasnya.
Namun begitu, Malik berjanji bahwa data-data yang ditarik oleh desa, dalam pekan ini sudah akan masuk kembali ke DPMD.
“Karena sebentar lagi akan memasuki pencairan tahap II. Tapi sejauh ini dana itu DD itu masih belum masuk ke rekening desa,” katanya.
Namun tak disangka, dalam aksi itu sempat memanas menolak berdebat kembali setelah Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sampang, Akhmad Muhtadin mengabil alih untuk menjelaskan terkait polemik data KPM yang tidak kunjung disetorkan kembali ke DPMD.
“Saya akui memang benar adanya bahwa data belum diserahkan kembali. Namun pada saat adanya intruksi penyaluran BLT-DD, yang dijadikan penyanding data utama yaitu non PKH dan non BPNT,” ujarnya.
Namun, penjelasan itu kemudian oleh pendemo dipotong lantaran massa merasa tidak berurusan dengan AKD Kabupaten. Sehingga para pendemo lantas membubarkan aksinya. Bahkan para pendemo menggelar teatrikal jalan mundur ke arah kantor DPMD yang menandakan kepala DPMD justru mengalami kemunduran. (MUHLIS/ROS/VEM)
