SAMPANG, koranmadura.com – Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Sampang menyentil dan menganggap kinerja gugus tugas Kabupaten sudah tidak lagi serius layaknya ketika Pemerintah kabupaten setempat sedang mempertahankan zona hijau paparan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sampang, Moh Iqbal Fathoni mengatakan, ketidakseriusan penanganan Covid-19 di wilahnya menurutnya dapat dilihat dari kendornya penerapan physical distancing maupun social distancing di bawah. Hal itu terbukti masih ditemukannya acara sosial yang mengundang kerumunan massa yang terkesan dibiarkan.
Bahkan tenaga kesehatan (nakes) pun juga menjadi korban tepaparnya virus asal Wuhan, China itu. “Tren sudah alami kenaikan, bahkan Nakes juga ada yang terpapar, tapi tindakan dari gugus tugas seluruhnya terlihat enteng dan tidak seperti bekerja di saat Sampang berada di zona hijau,” tudingnya, Kamis, 25 Juni 2020.
Berbicara penanganan Covid-19, Bung Fafan sapaan akrab Moh Iqbal Fathoni mengatakan, tidak lepas dari semua pihak. Bahkan jika perlu, menunjuk kiai lokal untuk dilibatkan. Sehingga suatu kegiatan di bawah yang mengundang kerumunan bisa terhindarkan.
“Menurut saya ini gila, jika teman-teman nakes dibiarkan bekerja, sementara antisipasi agar tidak ada yang acara mengundang kerumunan seperti mantenan, imtihan, bahkan kerapan sapi dibiarkan, ya otomatis korbannya nakes sendiri. Dan itu terbukti dengan adanya nakes yang terpapar. Nah jika semua nakes terpapar, lalu siapa yang akan mengobati. Ini hanya nunggu bom waktu saja pikiran kami. Jadi mari gugus tugas semuanya, semangat di awal kita munculkan kembali,” katanya.
Lebih tegas, Bung Fafan menyatakan, pihaknya tidak menginginkan kinerja gugus tugas hanya terlena dengan acara seremonial saja, melainkan lebih terfokus pada pencegahan.
“Sampai sekarang, kami mendapat laporan jika di pasar Tambelangan tidak menyediakan tempat cuci tangan. Padahal di pasar sendiri merupakan klaster berbahaya dan menjadi terbanyak penyumbang paparan positif Covid-19. Ini menunjukan ketidakseriusan gugus tugas kabupaten,” terangnya.
Menanggapi sentilan Pansus DPRD, Humas Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Sampang, Djuwardi angkat bicara. Bahkan tidak terima jika kinerjanya selama ini dianggap sudah mengendor.
“Kami pikir tidak kendor. Kami tetap semangat dan pantang menyerah sampai Covid-19 hilang dari Kabupaten Sampang,” balasnya.
Djuwardi menerangkan, cara menanggulangi Covid-19 saat ini jelas berbeda. Dulunya kami memfokuskan terhadap penghadangan Orang Dalam Resiko (ODR) yang datang dari zona-zona merah paparan Covid-19 di beberapa titik pintu masuk ke wilayah Kabupaten Sampang.
“Nah ODR setelah hari raya Idulfitri kemarin sudah mulai sedikit dan bahkan sudah tidak ada lagi ODR. Makanya perioritas penanganan kami adalah yang benar-benar sakit dan proses tracing atau pelacakan yang ada di dalam wilayah Sampang sendiri. Jadi kami kira, kinerja gugus tugas tidak kendor kok, hanya saja beda cara penanggulangannya. Toh setiap hari kami adakan patroli penegakan aturan penerapan protokol kesehatan, penyemprotan dan bahkan rapid test sudah dilakukan,” jelasnya.
Namun begitu, Kepala Kominfo ini meminta semua elemen, terlebih masyarakat untuk terus meningkatkan kesadarannya dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Ayo semuanya sadar menerapkan protokol kesehatan. Kami ini sebagai perencana dan pelaksana sekaligus mungkin penderita juga sangat memperhatikan kondisi pandemi sekarang ini. Jadi kami juga berterimakasih jika kami diberi saran masukan. Dan asal tahu, kami ini sudah siang malam bekerja. Jadi jangan dianggap kami ini kendor saat bekerja,” akunya.
Hal yang sama juga disampaikan Pj Sekda Sampang, Yuliadi Setiawan. Pihaknya mengaku, sejauh ini semangat kinerjanya tidak mengalami kekendoran. Bahkan pihaknya mengibaratkan penanganan pandemi Covid-19 sama halnya dalam situasi peperangan. Sedangkan kondisi saat ini wilayahnya sudah jebol terhadap paparan Covid-19.
“Karena jebol, maka yang harus ditangani semakin banyak. Sehingga pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 menjadi merata dan kelihatan tidak terfokus seperti di awal ketika Sampang berada di zona hijau. Tapi secara sistem, kami tetap berjalan dan kami tetap bekerja. Semisal seperti di pasar, kami sudah undang seluruh Forkopimcam dan Forkopimda untuk mendorong sektor pasar mulai pedagang dan pengunjung pasar untuk tetap melakukan protokol kesehatan,” terangnya.
Maka dari itu, Yuliadi Setiawan mengaku, terus melibatkan Forkopimcam untuk pengendalian di sektor pasar.
“Tidak mungkin Camat dan petugas pasar mampu mengendalikan orang-orang pasar, tapi memang harus ada pihak keamanan. Bahkan kami support honor untuk uang mamin sebagai jaminannya. Tapi saat rapat kemarin, masih proses permohonan kepada Bupati. Kalau sekarang masih belum jalan, tentunya kami akan evaluasi kembali,” tegasnya. (MUHLIS/ROS/VEM)
