PAMEKASAN, koranmadura.com – Sebanyak empat anggota DRPD dari Fraksi PPP Pamekasan, Madura, Jawa Timur, telah menandatangini hak interpelasi dana Covid-19 dan pengadaan mobil sehat.
Satu di antara mereka mulai membuka peluang untuk mencabut hak interpelasi tersebut.
Muhsim Salim, satu dari empat politikus PPP yang menandatangani hak interpelasi, berbicara kemungkinan akan mencabut.
Selain alasan tidak ada koordinasi dan pertemuan anggota yang membicarakan interpelasi, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Pamekasan, menyiapkan Panitia Khusus (Pansus) pengawasan anggaran Covid-19.
“Ternyata Bamus menggelar rapat tadi, ada Pansus yang disiapkan untuk pengawasan maksimal dana Covid-19. Jadi kalau ada Pansus, maka secara otomatis akan tumpang tindih dengan penggunaan hak interpelasi yang akan dilayangkan teman-teman,” kata Muhsin Salim.
Selain itu, Muhsin Salim mengungkapkan bahwa internal Fraksi PPP belum membicarakan khusus hak interpelasi, sekalipun ada empat anggota yang menandatangani.
“Kalau ada kejelasan terkait teknis dan semacamnya, kemungkinan ada yang tetap melanjutkan, ada yang mundur. Kalau diakomodir Pansus lain, kemungkinan saya akan mencabut tandatangan hak interpelasi, kalau gerakannya teman-teman jelas, Insya Allah lanjut,” terangnya. (RIDWAN/SOE/DIK)
