SAMPANG, koranmadura.com – Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor minyak dan gas (migas) di Sampang, Madura, Jawa Timur, disoal sejumlah pegiat yang mengatasnamakan Forum Analisa Madura (FAM).
Tiga anak perusahaan di bawah Holding Company PT Geliat Sampang Mandiri (PT GSM) yaitu PT Sampang Mandiri Perkasa (PT SMP), PT Sampang Sarana Shorebase (PT SSS) dan pembentukan anak perusahaan baru yaitu PT SMA.
Ketua Forum Analisa Madura, Mahrus Alie menyampaikan, audiensi yang dilakukannya dengan Pemkab dan jajaran direksi BUMD Migas guna mempertanyakan kontribusi terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus disetorkan kepada pemerintah selaku pemilik saham.
“Harapan kami, BUMD ini memang pro terhadap kepentingan PAD. Tapi ternyata keberadaan BUMD ini tidak berdampak sama sekali. Bahkan adanya restrukturisasi di internal BUMD yang diharapkan terjadi perubahan, ternyata juga tidak ada dampak atau dibilang sama saja dengan keberadaan pengurus lama. Artinya PT GSM belum mampu menyelesaikan semrawutnya yang terjadi di tubuh anak perusahannya,” katanya saat ditemui usai beraudiensi di Aula Mini Pemkab Sampang, Kamis, 23 Juli 2020.
Kemudian soal PAD, Mahrus sapaah akrab Mahrus Alie menilai, kinerja BUMD hinhga saat ini tidak berkontribusi terhadap peningkatan signifikan PAD Sampang jika dibandingkan dengan jatah operasional yang digunakan oleh BUMD.
“PADnya minim jika dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Bahkan kami kaget dengan munculnya anak perusahaan baru yaitu PT SMA yang ternyata belum jelas arah kerjanya. Dan kami lihat, PAD yang dihasilkan tidak siginifikan sebab PAD dari hasil dividen hasi trading migas dengan kontrak miliaran rupiah dengan pihak ketiga hasilnya cuma berada di angka puluhan hingga ratusan juta saja,” ungkapnya.
ditanya soal polemik di tubuh PT SMP, Mahrus menilai PT GSM sebagai Holding Company seharusnya mempunyai keberanian membuat atau melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.
“Minimal PT SMP itu dipailitkan agar ada kejelasan. Sebab meski saat ini sudah tidak beroperasi karena tersangdung hukum, justru keberadaan PT SMP hanya jadi benalu. Karena image di masyarakat, PT GSM melakukan pembiaran, sebab sampai sekarang tidak dilakukan RUPS luar biasa sehingga saat proses pengadilan tidak terjadi putusan NO karena dianggap cacat formil,” tudingnya.
Sementara Dirut BUMD PT GSM Herman Susyanto mengaku, pihaknya selaku Holding Company sampai saat ini belum mendapat penyertaan modal. Hanya saja pihaknya mengakui jika suntikan dana senilai Rp 3 miliar lebih dari Pemkab hanya didapatkannya pada 2010 lalu.
Selain itu, pihaknya mengakui jika saat ini terdapat tiga anak perusahaan yaitu PT SSS yang bergerak di bidang shorebase, PT SMP di bidang trading migas, namun saat ini sudah di blacklist dan akan dibubarkan. Kemudian PT SMA yang bergerak di bidang migas dengan skala kecil.
“Soal PAD ke pemda, itu tidak ada target yang pasti karena BUMD ini sifatnya bisnis, dimana bisa untung dan bisa pula rugi. Sehingga dalam hukum bisnis itu berlaku hukum dagang. Dan itu berbeda dengan OPD yang ditarget PAD dari sumber-sumber yang jelas,” kilahnya.
Ditanya berapa PAD yang masuk, Herman menyatakan pada 2018 lalu, PAD yang sudah masuk ke Pemda yaitu senilai Rp 268 juta. Sedangkan pada 2019 yang merupakan PAD pada 2020 yaitu senilai Rp 400 juta lebih. Kemudian berkenaan dengan realisasi operasional, pihaknya menyatakan relatif karena mengalami fluktuasi antara kegiatan yang diterima dengan biaya operasional yang dikeluarkan.
“Jadi biaya tetapnya itu, ada fixed cost dan variabel cost. Kalo Fixed costnya kami tidak hafal,” katanya.
Lanjut Herman menyampaikan, berdasarkan personalianya (karyawannya) di PT GSM terdapat enam orang, PT SMP sebanyak satu orang, PT SMA satu orang dan PT SSS terdapat 22 orang.
“itu lain direksi. Dan biaya operasionalnya, itu hak independen dari anak perusahaan, tapi yang jelas ada laporan kepada kami,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, FAM saat beraudiensi dihadiri Asisten II Tony Moerdiwanto, Kabag Hukum Harunur Rasyid, Kabag Perekonomian Djuwaini dan jajaran direksi serta Komisaris BUMD PT GSM, PT SMP dan PT SMA di aula mini pemkab Sampang. (MUHLIS/ROS/VEM)
