SAMPANG, koranmadura.com – Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur masuk dalam locus stunting di 160 daerah kabupaten/kota se-Indonesia. Bahkan berada di posisi lima besar kasus gagal pertumbuhan anak itu.
Akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof Sri Sumarni menilai ada beberapa faktor, salah satunya tidak lepas dari sinergitas dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang lemah.
Baca: Sampang Masuk Lima Besar Locus Stunting di Indonesia, Salah Satunya Sumenep
“Nanti kami akan masuk dalam penanganan kesehatannya. Kami nanti akan mendorong program Pemerintah Daerah (Pemda) agar bisa terintegrasi antara intervensi dari berbagai dinas yang diintegrasikan masuk dalam daerah locus stunting. Artinya programnya tidak sendiri-sendiri. Makanya kami membantu menyinkronkan semua itu,” ujar perempuan yang juga Ketua Unit Kajian Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, Kamis, 16 Juli 2020.
Menurut Dosen Kesehatan Unair ini, penanganan stunting di wilayah Sampang sejauh ini masih belum diketahui secara mandalam. Hanya saja pihaknya menilai, program di setiap OPD dalam penanganan stunting masih berjalan sendiri-sendiri.
“Kalau ditanya ke OPD, jawabnya sudah punya programnya. Tetapi ketika kami cocokkan (matching), ternyata tidak matching antar program di OPD. Mereka OPD jalan sendiri-sendiri. Nah kalau semua program di OPD tidak disatukan ke locus stunting, ya percepatan penanganannya tidak jalan,” katanya.
Menanggapi sentilan akademisi Unair tersebut, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Agus Mulyadi mengaku selama ini pihaknya tidak menganggap program penanganan stunting di wilayahnya tidak berjalan sendiri-sendiri. Bahkan pihaknya mengklaim program penanganan stunting sudah berjalan.
“Tapi kami berharap dari semua unsur yang kami lakukan, baik perencanaan maupun pelaksanaan hingga evaluasi, berharap bersama OPD lain. Artinya ada keterlibatan antara OPD satu dengan OPD lainnya,” dalihnya.
Lanjut Agus sapaan akrabnya menyatakan, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, penurunan angka stunting sudah melibatkan 15 OPD.
“Tapi yang jelas, dari sisi perencanaan dan pelaksanaan, OPD lainnya juga ikut terlibat. Saat evaluasi pun juga begitu, kami sendiri difasilitasi oleh Pemda, setiap tiga bulan kami melakukan evaluasi. Jadi mereka (OPD lintas sektoral) terlibat, hanya saja optimalisasi dan efektifitas itu yang harus dievaluasi,” tegasnya.
Di sisi lain, penanganan stunting diakuinya mempunyai standar, mulai basic data pengukuran berat hingga tinggi badan.
“Semuanya harus presisi (standar), termasuk alat atau instrument harus dikalibrasi agar akurat,” jelasnya. (Muhlis/SOE/DIK)
