PAMEKASAN, koranmadura.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Pamekasan, mendesak DPRD setempat untuk menuntaskan pansus mobil sehat dan anggaran Covid-19.
Ketua Jaka Jatim Pamekasan, Musfiqul Khair meminta, pihak legislatif dan eksikutif untuk tidak melakukan drama dan sandiwara karena masyarakat butuh kepastian pansus mobil sehat dan anggaran Covid-19 hingga hak interpelasi kepada bupati.
“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera ungkap dan tuntaskan pansus mobil sigap dan pansus Covid-19 serta tetapkan jadwal hak interpelasi kepada Bupati,” katanya.
Baca: Demo Kantor DPRD Pamekasan, Jaka Jatim Tuntut BK Usut Tuntas Kasus Pemalsuan Tanda Tangan
https://www.koranmadura.com/2020/07/demo-kantor-dprd-pamekasan-jaka-jatim-tuntut-bk-usut-tuntas-kasus-pemalsuan-tanda-tangan/
Lanjut Musfiqul Khair, jika dalam waktu satu minggu atau 7×24 jam tuntutannya tidak ditanggapi secara serius, pihaknya akan datang kembali ke kantor DPRD dan menganggap dewan berkonspirasi.
“Gerakan DPRD, kami anggap konspirasi dan mengelabuhi rakyat,” paparnya.
Sementara itu, anggota DPRD Pamekasan, Maskur saat menemui peserta demo mengatakan, sudah melakukan proses penjadwal mengenai hal tersebut.
“Pansus sudah dalam proses penjadwalan, itu sudah ada dari kami, itu sudah ada, sudah berjalan seperti itu karena Pansus itu diagendakan duluan keputusannya oleh Bamus bukan mau menafikan yang interpelasi, kebetulan juga di bulan ini Bamus itu tidak bisa menjadwalkan untuk interpelasi karena ada agenda lain yang lebih penting, saya sebutkan bahwa LKPJ Bupati itu juga terjadwal di bulan ini, akan ada tiga, itu sudah terjadwal kira-kira seperti itu, jadi mari kita bersepakat bahwa penjadwalan ini terkendala bukan karena kongkalikong antara eksekutif dan legislatif itu,” jelasnya. (SUDUR/ROS/VEM)
