SAMPANG, koranmadura.com – Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, kini melakukan bongkar pasang para pejabat eselon III hingga eselon II.
Bupati Sampang, H Slamet Junaidi menyampaikan, mutasi dan promosi dilakukan sebagai upaya penyegaran birokrasi Sampang.
“Ini penyegaran, evaluasi kinerja dari masing-masing OPD. Kalau memang kurang berkompetensi atau kurang serta tidak mempunyai inovasi, ya mohon maaf jika dimutasi. Kami ingin mencari orang-orang yang memang mau bekerja,” tegas Bupati Sampang, usai melantik para pejabat di Pendopo Trunojoyo, Senin, 24 Agustus 2020.
Pihaknya juga berpesan kepada para pejabatnya agar mengedepankan hati dalam bekerja, bukan dengan nafsu.
“Kalau bekerja jangan pakai nafsu. Kalau pakai nafsu, otomatis kami singkirkan,” tegasnya.
Disinggung satu pejabat eselon II yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang dimutasi sebagai staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, Slamet Junaidi menegaskan, hal itu berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
“Dasarnya ya kinerja. Kami berharap kinerja mereka (ASN) ke depan kinerjanya lebih baik dan mempunyai inovasi untuk membangun Sampang,” katanya.
Sementara, Kabid Mutasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang, Arief Lukman Hidayat menyampaikan, saat ini pemkab sedang melakukan mutasi dan promosi terhadap 45 pejabat dari golongan eselon II dan eselon III.
“Yang eselon II ada satu pejabat, sisanya eselon III. untuk eselon II sifatnya mutasi, sedangkan yang eselon III sifatnya mutasi dan promosi,” katanya.
Menurut pak Yoyok sapaan akrab Arief Lukman Hidayat menjelaskan, mutasi yang dilakukan terhadap eselon II diakuinya sudah berdasarkan usulan dan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Kepala DPMD kan kemarin belum mutasi, jadi untuk memutasi pejabat eselon II yaitu minimal dua tahun. Usulan mutasi pejabat eselon II juga berdasarkan uji kompetensi sebagai bahan usulan saat pengusulan rekomendasi. Kalau eselon III, tanpa rekomendasi KASN, hanya berdasarkan kebutuhan organiasi dalam birokrasi,” terangnya. (Muhlis/SOE/DIK)
