SUMENEP, koranmadura.com – Pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) di lingkungan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, resmi dikukuhkan, Selasa, 25 Agustus 2020.
Pengukuhan pengusus AKD periode 2020-2025 dipimpin langsung oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim bertempat di Ruang Aria Wiraraja lantai II Kantor Pemkab Sumenep.
Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sumenep, Sekretaris Daerah, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya.
Dari struktur kepengurusan AKD periode ini diketahui bahwa, Bupati dan Wabup Sumenep sebagai pelindung; MH Said Abdullah jadi pembina; sedangkan Kepala DPMD, Moh. Ramli, dan pimpinan Jawa Pos Radar Madura, Akhmadi Yasid, jadi penasihat.
Kemudian di posisi ketua dijabat Miskun Legiyono, Kepala Desa (Kades) Pangarangan, dan H Moh Hayat, Kades Pinggir Papas, sebagai sekretaris.
Bupati Busyro meminta seluruh kepala desa, khususnya AKD, agar satu suara untuk terus membangun Sumenep melalui desanya masing-masing dengan cara membuat program yang berkesinambungan meski tidak harus sama.
“Programnya tentu tidak harus sama. Karena setiap desa memiliki potensi tersendiri. Tapi harus tetap ada koordinasi. Sehingga yang tampak keluar ialah Sumenep,” paparnya.
Setali tiga uang, Penasihat AKD Sumenep, Akhmadi Yasid juga berharap agar ke depan ada sinergi antar kepala desa dan juga antara desa dan Pemkab. Sehingga tercipta program pembangunan yang betul-betul sinergis untuk kebaikan Sumenep secara umum.
“Kebersamaan antar kepala desa harus terus terjalin. Karena ketika itu bisa dilakukan, maka harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Sumenep saya rasa bukan suatu hal mustahil,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua AKD Sumenep Miskun Legiyono berharap agar ke depan pihaknya selalu diberi bimbingan dan arahan agar bisa melakukan kerja-kerja positif untuk kemajuan Sumenep ke depan.
“Khusus kepada Bapak Kepala DPMD, kami mohon bimbingan dan pembinaan terkait dengan pencairan ADD dan DD. Karena sampai sekarang masih terkesan kurang lancar. Entah dari pemerintahan desa sendiri atau bagaimana,” kata dia. (FATHOL ALIF/ROS/VEM)
