KORANMADURA.com – Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Arif Wibowo, menyatakan pihaknya telah bersiap membuat tim siber untuk kampanye Pilkada 2020 jika digelar secara digital di tengah pandemi Corona (COVID-19). Arif mengaku tim siber PDI Perjuangan eksis sejak 2015.
“Itu sudah kita lakukan sejak pada Pilkada Serentak 2015 dan sampai sekarang tim siber kita eksis,” kata Wasekjen PDI Perjuangan, Arif Wibowo, saat konferensi pers usai Sekolah partai, Jumat, 21 Agustus 2020.
Menurutnya, tim siber sangat penting apalagi di era serba digital saat ini. Dia mengatakan tim siber dibentuk mengawasi jalannya Pilkada 2020.
“Bagi kami Pilkada itu ibarat perang. Tim siber pasukan udara kita, yang memang harus mampu bergerak untuk pasukan darat. Pasukan daratnya struktur partai, kader partai dan seluruh jejaring partai. Ada kegotongroyongan yang kita perkuat, untuk mengaktifkan seluruh barisan. Jadi tim siber adalah keniscayaan yang kita perkuat untuk membantu pilkada serentak,” katanya.
Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut, sekolah partai yang dilakukan secara virtual ini membuktikan kesiapan tim siber PDI Perjuangan.
“Ini membuktikan kesiapan PDI Perjuangan termasuk untuk melakukan kampanye virtual dan didukung dengan adanya tim siber. Tim siber kami membangun hal positif, menyampaikan voice, bagaimana membangun Indonesia. Bukan noise, yang dilakukan pihak lain yang coba mendeskreditkan PDI Perjuangan,” ucap Hasto.
Sebelumnya, muncul wacana kampanye Pilkada 2020 dilakukan secara daring atau online. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penularan Corona (COVID-19) di Indonesia.
Namun, hal itu mendapat kritik dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mempertanyakan berapa banyak seseorang boleh melakukan kampanye secara daring, karena tiap calon akan berbeda terkait dana kampanye yang dimiliki masing-masing.
“Kalau kita melihat ada satu kebaikannya di mana pertemuan online atau secara daring itu tidak dibatasi jumlahnya. Jadi kita melihat di sini dia punya potensinya pertemuan secara online tidak dibatasi, tapi menjadi potensi persoalannya adalah bagaimana? Seberapa banyak seseorang bisa melakukan kampanye melalui daring,” kata Fritz dalam sebuah diskusi daring yang disiarkan di YouTube Kemendagri RI, Jumat, 19 Juni 2020 lalu. (DETIK.com/ROS/VEM)
