SUMENEP, koranmadura.com – Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Carto mengaku banyak menerima keluhan tentang model pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau melalui daring. Keluhan itu mayoritas disampaikan oleh wali siswa.
“Sangat tidak cocok pembelajaran model daring itu, kami menyadari banyak keluhan-keluhan dari orangtua siswa, terutama yang mempunyai kesibukan lain,” kata Carto, saat dikonfirmasi media.
Kendala yang sering dialami kata dia, mengenai ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh orang tua siswa. Hasil evaliasi selama 4 bulan terakhir kegiatan KBM jarak jauh dianggap kurang efektif diterapkan di wilayah Kabupaten Sumenep.
“Terkadang orang tua siswa ada yang tidak punya HP, sinyal yang tidak mendukung, dan faktor alam lainnya yang tidak dapat dipaksakan dalam memaksimalkan belajar daring, maka silakan guru bisa berinovasi, yang terpenting pembelajaran harus jalan,” ujar Carto.
Kondisi tersebut membuat dilematis mengingat saat ini status bencana alam nasional yang disebabkan corona belum dicabut oleh pemerintah. Sebab, jika KBM dibiarkan tutup terlalu lama, akan berimbas pada kebijakan orang tua siswa yang cenderung akan mengalihlan anaknya kepada sekolah lain.
“Kami tidak bisa menyuruh dan tidak bisa melarang. Kalau kami larang nanti para orang tua memindahkan anaknya, habis nanti muridnya,” kata Carto.
Sesuai kebijakan Pemerintah Daerah kata dia, hanya sekolah yang berada di zona hijau yang diperbolehkan melaksanakan KBM dengan cara tatap muka.
“Sejauh ini memang ada beberapa kecamatan yang sudah menerapkan belajar tatap muka, seperti di Bluto dan Kepulauan. Kami mempertimbagkan beberapa hal, salah satunya izin kepada pemerintah daerah. Jadi tidak semua sekolah kami izinkan,” jelasnya.
Kendati begitu pihaknya mengimbau bagi sekolah yang telah menerapkan KBM dengan cara tatap muka untuk berperan aktif dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. (JUNAIDI/SOE/DIK)
