SAMPANG, koranmadura.com – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, ternyata melenceng dari target waktu yang ditentukan.
Hal itu diungkapkan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten setempat setelah melakukan pemanggilan dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan bank BRI sebagai pihak penyalur.
Anggota Pansus Covid-19 DPRD Sampang, Alan Kaisan menyatakan, seharusnya penyaluran bansos BLT-DD tahap III telah tuntas hingga akhir Juli 2020 lalu. Akan tetapi, faktanya, penyaluran bansos BLT-DD di wilayahnya melenceng dari jadwal yang sudah disepakati sebelumnya karena telah ada kesanggupan dari pihak penyalur maupun pihak OPD yang menaungi.
“Tapi faktanya, hingga minggu ketiga Agustus 2020, penyaluran bansos BLT-DD masih tersisa 79 desa dari 180 desa di Sampang yang masih belum menyalurkan. Padahal kesepakatan awal pihak penyalur maupun OPD terkait telah menyatakan kesanggupan akhir Juli atau paling tidak awal Agustus 2020 lalu sudah tuntas,” terangnya, Kamis, 20 Agustus 2020.
Tidak hanya soal telat penyalurannya, sistem penyaluran bansos BLT-DD sebagian masih menggunakan sistem tunai. Padahal dalam aturan PMK 40 No 7 Tahun 2020, penyaluran BLT-DD menggunakan sistem non tunai (rekening).
“Dalam pernyataan kesanggupannya, sistem penyaluran bansos BLTD-DD juga menggunakan sistem non tunai. Tapi nyatanya, penyaluran bansos tahap III BLT-DD ke 101 desa yang sudah dilakukan masih ditemukan penyaluran tunai, jelas penyaluran itu rentan penyelewengan.
Padahal, sebelum dilakukan penyaluran di tahap I, aturan PMK itu sudah terbit. Dan nyatanya hingga realisasi penyaluran tahap III masih ditemukan penyaluran tunai,” tudingnya.
Oleh karena itu, pihak Pansus Covid-19 DPRD berjanji akan mengkroscek desa-desa yang melakukan penyaluran tunai.
“Artinya kami akan memastikan penyaluran bansos BLT-DD itu tepat sasaran dan juga memastikan jumlah nominal Rp 600 ribu itu diterima utuh oleh masyarakat penerima manfaat. Karena kami khawatir ada pengurangan nominal dalam realisasi penyaluran sistem tunai itu,” terangnya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Malik Amrullah membenarkan bahwa hingga saat ini proses penyaluran bansos BLT-DD tahap III hingga Selasa, 18 Agustus 2020, sudah terealisasi hingga 101 desa dari total sebanyak 180 desa se-Kabupaten Sampang.
“Per hari Selasa kemarin masih 101 desa. Target penyalurannya, ya seharusnya tuntas Agustus 2020 ini,” katanya.
Ditanya soal tudingan pihak Pansus Covid-19 DPRD yang menyatakan telat dan sistem penyaluran masih ada yang tunai, Malik meminta awak media untuk langsung menyakan kepada pihak bank BRI sebagai pihak bank penyalur bansos BLT-DD tersebut.
“Coba gini saja, coba tanyakan ke BRI, karena pencairan itu sudah ranah BRI dan uangnya sudah di BRI. Ya termasuk masih ada yang sistem pencairan tunai. Kalau kami sebenarnya sudah beberapa kali koordinasi kepada pihak BRI, dan mereka pun bilang siap,” katanya.
Terpisah, LM Dana Bank BRI Cabang Sampang, Fahrur Rozi mengakui jika penyaluran bansos BLT-DD tahap III terdapat keterlambatan yang seharusnya tuntas pada akhir Juli 2020 lalu. Menurutnya, keterlambatan panyaluran bansos tersebut bukan tidak beralasan melainkan karena stok pencetakan buku tabungan (Butab) dan ATM di pihak kanwil belum ada. Meski begitu, pihaknya berjanji penyaluran bansos BLT-DD tahap III akan tuntas hingga akhir Agustus 2020.
“Sebetulnya Juli sudah selesai semua, tapi ini karena keterlambatan dari kami yaitu di pencetakan ATM sama butabnya di Kanwil masih belum ada. Tapi sekarang sudah siap semua dan tinggal aktivasi untuk disalurkan, jumlahnya kan 3.991 dan kami juga paksakan lembur karena SDM kami juga terbatas. Tapi apapun harus tuntas semua karena ini program pemerintah yang juga harus diberikan pelayanan khusus,” akunya.
Sedangkan soal adanya penyaluran tunai, Rozi, sapaan akrab Fahrur Rozi mengaku, kendalanya berada di Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima manfaat bansos. Menurutnya, NIK yang diberikan oleh pihak desa banyak yang tidak bisa dibuatkan rekening. Hal itu diketahui ketika NIK dimasukan ke dalam data base menjadi tertolak karena disebabkan NIK masih belum terdaftar di Dispendukcapil.
“Sistem itu nolak, karena NIK nya tidak bisa sebab belum terdaftar. Sehingga mau tidak mau, kami hanya membuatkan butab yang sudah terdaftar. Nah bagi NIK yang belum terdaftar, jika nunggu untuk di online kan, itu butuh waktu yang lama. Ya mau tidak mau kami kasihkan tunai, dan penerima bansos itu memang benar si penerima. Sehingga di desa itu ada yang sistem pencairan tunai dan non tunai,” jelasnya. (MUHLIS/ROS/VEM)
