Oleh MH Said Abdulah
PDI Perjuangan selama lima hari menyelenggarakan Sekolah Partai Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan utamanya -secara garis besar- untuk memberikan pendidikan politik dan kebangsaan.
Sebagai salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan yang membidangi Ekonomi dan Ketua Badan Anggaran DPR penulis diminta untuk memberikan paparan tentang Trifungsi Dewan dan Politik Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat. Sebuah topik strategis karena menjadi penentu utama berputarnya roda pembangunan di daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Trifungsi Dewan menjadi cakupan kajian terkait kebutuhan pemahaman relasi Kepala/Wakil Kepala Daerah dengan DPRD. Sebagai eksekutif pemahaman dan kemampuan menjalin kerja dengan DPRD mutlak diperlukan. Pemerintah daerah dan dewan sebagaimana ditegaskan UU Nomor 23 tahun 2014 merupakan mitra kerja. Tentu saja kemitraan membutuhkan kemampuan saling kerja sama antara dewan dan pemerintah daerah untuk bersinergi dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Kajian Politik Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat lebih mengarah pada pembekalan kemampuan kepada Kepala/Wakil Kepala Daerah. Di point ini kemampuan visi misi dan konsepsi pimpinan pemerintah daerah dipertajam dan disegarkan. DPP PDI Perjuangan mendorong dan memberikan motivasi bagaimana Kepala/Wakil Kepala Daerah mampu mengembangkan interpreneusip government dalam menjalankan tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam keterbatasan anggaran yang masih dialami hampir seluruh daerah mutlak dibutuhkan kemampuan pengambilan keputusan pengelolaan anggaran serta inisiatif kreativitas meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pengelolaan anggaran diupayakan seoptimal mungkin diarahkan pada prioritas utama yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Anggaran harus benar-benar efisien dan efektif bagi kebutuhan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebiasaan lebih mengedepankan berbagai fasilitas inventaris misalnya di masa sekarang ini sudah sepantasnya ditinggalkan terkecuali memang menjadi kebutuhan mendesak.
Di tengah pandemi Covid-19 ini efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran makin terasa urgensinya. Berbagai hambatan birokrasi harus dibuang jauh. Keselamatan rakyat jadi prioritas utama dengan tindakan cepat dan tepat sasaran.
Kepala dan Wakil Kepala Daerah untuk kepentingan keselamatan rakyat akibat terdampak pandemi mutlak perlu bertindak cepat dengan berbagai inovasi dan kreativitas yang dapat memutus penyebaran Covid-19.
Kepemimpinan daerah sekarang ini membutuhkan kemampuan interpreneusip tinggi. Ide-ide dan terobosan baru makin diperlukan sejalan dinamika persaingan ekonomi global yang makin ketat. Pengembangan pariwisata misalnya tidak bisa lagi menggunakan cara konvensional. Diperlukan ide-ide kreatif yang dapat mengundang minat investor dan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
Negeri ini sangat luar biasa dalam potensi pariwisata. Namun diakui pula pendekatan pengelolaan belum optimal sehingga potensi itu kurang mampu menarik minat wisatawan. Birokrasi yang berbelit-belit masih menjadi penyakit sebagian pemerintahan daerah.
Kreativitas, terobosan baru dan semangat interpreneusip mutlak perlu dimiliki pimpinan pemerintahan daerah. Prinsip kerja itu tak hanya instrumen upaya peningkatan PAD. Sasaran lebih jauh dapat menjadi bagian penting peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan daya beli serta partisipasi aktif rakyat dalam kegiatan ekonomi kerakyatan.
Kemampuan politik anggaran bagi Kepala dan Wakil Kepala Daerah menjadi kunci utama keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip yang menjadi kometmen dan telah menjadi tekad kuat seluruh Pimpinan Pemerintah Daerah dari PDI Perjuangan.
