SAMPANG, koranmadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, Jawa Timur berencana melakukan pengajuan kembali penobatan gelar kepahlawanan untuk Pangeran Trunojoyo atau Raden Trunojoyo.
Kepala Dinas kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Sampang, Sudarmanto mengatakan, seminar dengan sistem telekonferensi saat ini dilakukan bersama Dewan Pembangunan Madura serta pihak Akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) untuk proses pengawalan usulan Pangeran Trunojoyo sebagai seorang pahlawan nasional.
Pihaknya mengaku, Pemkab Sampang sudah melakukan pengusulan hingga tiga kali, namun belum juga berhasil.
“Selama ini sudah berapa kali kami usulkan. Sudah tiga kali kami usulkan sejak Bupati pak Noer Tjahja hingga pak Fannan Hassib,” ujarnya usai melakukan seminar telekonferensi bersama Wakil Bupati Abdullah Hidayat di Pendopa, Rabu, 12 Agustus 2020.
Menurut Sudarmanto, tiga kali pengusulan yang selalu gagal diakuinya terletak pada penyusunan narasi dan arsip-arsip tentang kepahlawanan Pangeran Trunojoyo yang dianggap kurang sempurna, serta sisi positif perjalanan Pangeran Trunojoyo juga dianggap kurang. Sehingga perlu dilengkapi.
“Karena selama ini, Pangeran Trunojoyo dianggap sebagai pemberontak. Makanya saat ini bagaimana upayanya itu ditambah dalam narasi. Yang jelas sekarang ini yang perlu dilakukan yaitu penambahan dan penyempurnaan dokumen kepahlawanan seorang Pangeran Trunojoyo. Kemarin yang ngusulkan dari Bapak Huzaini, presidium Pembangunan Madura itu,” jelasnya.
Sepintas Sudarmanto menceritakan, Raden Trunojoyo sendiri sejatinya merupakan sosok pangeran kelahiran dari Kabupaten Sampang, yang dalam perjalanannya diajak oleh putra dari Amangkurat I untuk melawan kezaliman ayahnya sendiri.
“Amangkurat I kan zalim, katakanlah seorang raja yang suka perempuan dan dalam pemerintahannya sewenang-wenang dan bersekutu dengan Belanda (VOC). Padahal bapak dari Amangkurat I yakni Sultan Agung itu anti Belanda. Tapi malah anaknya (Amangkurat I) pro Belanda. Nah sebenarnya sisi positif Pangeran Trunojoyo itu banyak, cuma di narasinya kurang dan perlu dikembangkan sedemikian rupa. Mudah-mudahan pemerintah pusat meng-ACC,” terangnya.
Di sisi lain, Sudarmanto membeberkan, dari Menteri Sosial sejak zaman presiden Soeharto hingga Megawati menyatakan terdapat kekurangan.
“Terakhir saat Mensos Ibu Khofifah Indar Parawansa, juga menyatakan ada yang kurang. Makanya dengan kekurangan itu mudah-mudahan diterima. Kami dari daerah bersama akademisi UTM sudah pernah mengundang Sultan Jogja dihadirkan dalam pemaparan. Pungkasnya. (Muhlis/SOE/VEM)
