SUMENEP, koranmadura.com – Ada sebagian masyarakat yang tudak mau dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit). Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Syaifurrahman.
Menurutnya, sebagian masyarakat yang menolak dilakukan coklit oleh PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih), di antarannya, karena merasa trauma.
“Trauma karena tidak dapat bantuan. Kita, kan, sekarang kalau di masyarakat itu, kalau menanyakan tentang KK dan KTP disangkanya (akan memberikan) bantuan. Jadi ada yang tidak mau dengan itu,” tuturnya.
Menghadapi hal semacam tersebut, sambung dia, pihaknya memberikan penyadaran bahwa kegiatan coklit dilakukan bukan dalam rangka memberikan bantuan. Tapi untuk kepentingan pemilihan bupati dan wakil bupati Sumenep.
“Dan akhirnya (persoalan semacam itu) bisa terselesaikan dengan berbagai macam usaha. Karena bagaimanapun kami akan berusaha menjaga hak pilih warga,” papar Syaifur.
Baca: Temukan Banyak Pelanggaran, Bawaslu Minta KPU Sumenep Lebih Intens Pantau Kegiatan Coklit
Selain ada yang tidak mau dilakukan coklit karena alasan tersebut, dalam proses coklit juga ada sebagian masyarakat yang menolak rumahnya ditempel stiker.
“Ada keluarga yang sama sekali tidak mau rumahnya ditempeli stiker karena alasannya rumahnya baru selesai dibangun, rumahnya bagus, tidak mau dikotori, dan sebagainya. Rata-rata per kecamatan ada yang tak mau ditempeli stiker,” tambahnya. (FATHOL ALIF/ROS/VEM)
