PAMEKASAN, koranmadura.com – Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Syafiuddin turut merespon adanya aplikasi khusus yang memonitor Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.
Aplikasi yang diluncurkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rabu, 2 September 2020, yaitu ASN No Radikal.
“Kebijakan pemerintah meluncurkan aplikasi ASN No Radikal ini sangat tepat, kami setuju,” kata Syafiuddin, Jumat, 18 September 2020.
Menurutnya, aplikasi ASN No Radikal terkoneksi dengan pemerintah daerah, ASN yang diduga menganut paham radikalisme bisa diadukan melalui aplikasi tersebut.
“Aplikasi ini juga memudahkan penanganan radikalisme di kalangan ASN dan birokrasi,” ungkapnya.
Untuk itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, segera memanfaatkan aplikasi ASN No Radikal.
“Kami berharap aplikasi ASN No Radikal di Pamekasan segera terlaksana,” harapannya. (RIDWAN/ROS/VEM)
