SAMPANG, koranmadura.com – Kegiatan studi banding dan pelatihan atau Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, ke daerah Banyuwangi, terindikasi hanya buang-buang anggraran, bahkan dituding menyalahi aturan.
Hal itu membuat sejumlah masyarakat asal daerah pantura utara (pantura) meluruk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten setempat, Senin, 14 September 2020.
Ketua Aliansi Damai Pantura, Mohammad Muhni menyatakan, pihaknya mendatangi DPMD guna mempertanyakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang dipergunakan untuk kegiatan Bimtek para Kades ke Banyuangi dengan total anggaran Rp 900 juta.
Besaran itu diperoleh dari pembayaraan 180 desa dengan momotong langsung ADD sebesar Rp 5 juta yang ditranfer langsung ke DPMD. “Dana ADD ini tidak ada yang diperuntukan untuk kegiatan Bimtek. Jadi jelas acara Bimtek ke Banyuwangi pada akhir Agustus 2020 lalu menyalahi aturan,” terangnya.
Kemudian, lanjut Muhni, sapaan akrabnya menyatakan, Bimtek yang pos anggarannya dari ADD seharusnya dilakukan swakelola, bukan ada campur tangan DPMD, Camat, bahkan Wakil Bupati.
“Kecuali pos anggaran Bimtek itu diambil dari APBD, monggo pak Camat, Pak Wakil Bupati dan DPMD hadir, itu tidak masalah. Tapi kenyataannya, Bimtek yang pos anggarannya diambil dari ADD ya seharusnya swakelola, jelas Bimtek yang ke Banyuwangi kemarin itu menambrak aturan. Apalagi hasil Bimtek itu kesannya hanya untuk nyanyi, joget dan saweran,” tudingnya.
Yang lebih tragis lagi, Muhni menuding kegiatan bimtek yang dianggarkan sebesar Rp 900 juta ke daerah Banyuangi masih terdapat sisa anggaran.
“Kegiatan hanya ke Banyuangi, masak iya menghabiskan anggaran Rp 900 juta. Kemana sisa anggaran itu. Siapa yang bertanggung jawab sisa adanya sisa anggaran itu. Nanti kami akan audiensi lagi, Jadi harap DPMD menghadirkan ketua AKD biar semua jelas,” tanyanya.
Pihak Aliansi itu juga menyesalkan kepada DPMD karena daerah Banyuangi yang dijadikan lokasi Bimtek masih masuk ke Zona Merah.
“Ketika teman-teman menanyakan ke DPMD, malah dilempar ke AKD, lucu kan,” pungkasnya.
Sementara Kabid Bina Pemerintahan Desa, DPMD Kabupaten Sampang, Suhanto menyatakan, pihaknya hanya mendampingi dan memfasilitasi kegiatan studi banding dan Bimtek para kades ke Banyuwangi selama 3 hari sejak 27-30 Agustus 2020 lalu. Kegiatan itu sebagai pemanfaatan Bumdes yang tidak lain untuk pengembangan dan pengelolaan agar terjadi penerimaan anggaran desa atau PAdes.
“Jadi kami fasilitasi, karena seluruh kebutuhan desa asalkan berdasarkan dengan aturan yang ada. Di sini ada Permendagri yang mengatur tentang peningkatan kapasitas Kades. Dulu, 2019 ada dan 2020 memang terbentur dengan pandemi Covid-19, tapi ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) memilih tetap melanjutkan kegiatan itu,” akunya terkesan melemparkan.
Disinggung soal adanya kesan buang-buang anggaran, Suhanto membantahnya. Pihaknya mengaku dimungkinkan sejumlah kades hanya mengalami kelelahan. Dalam Bimtek itu, pihaknya mengaku banyak acara yang dirancang untuk mengunjungi desa-desa. Namun begitu pihaknya mengakui jika berkunjung ke desa dengan sebanyak 180 peserta dikatakannya kurang efektif.
“Mungkin ada beberapa desa yang kurang memerhatikan saat bimtek, sehingga kurang nyambung. Namun banyak respon jika untuk tahun depan untuk diselenggarakan kembali,” katanya. (MUHLIS/ROS/VEM)
