SAMPANG, koranmadura.com – Buntut dari laporan sejumlah pedagang Srimangunan, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, tampaknya dibuat geram bahkan diancam akan mencabut anggaran di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) untuk para petugas Satuan Pengamanan (Satpam) yang bertugas di sejumlah pasar.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sampang, Alan Kaisan menyatakan, usai mendapat laporan sejumlah pedagang yang merasa barang dagangannya hilang, pihaknya kemudian mengundang Disperdagprin sebagai leading sektor dan juga mengundang asosiasi pedangan pasar Srimangunan serta ketua Satpam.
“Kami undang mereka untuk mencari akar persoalannya, kenapa bisa terjadi pencurian di pasar Srimangunan,” ujarnya tampak heran, Rabu, 30 September 2020.
Peristiwa pencurian, lanjut politisi Gerindra ini menyatakan bukan hanya terjadi sekali saja, melainkan beberapa kali sudah terjadi, Bahkan dalam dua bulan terakhir sudah terjadi lima kali kasus pencurian di pasar terbesar Sampang tersebut.
“Kehilangan barang dagangan milik masyarakat atau pedagang itu ada yang 1-4 kwintal gula, ada yang hilang rempah-rempah bahkan sampai tahu pun raib,” katanya.
Setelah diklarifikasi kepada para pedagang, Alan menyebut lantaran perugas satpam diduga lalai saat bekerja, sebab hanya berkumpul di satu titik bukan menyebar atau berpatroli saat piket jaga di saat waktu aktifitas pasar sedang sepi.
“Selain itu juga ada beberapa dari delapan pintu yang ada, memang menjadi potensi maling untuk masuk, terutama di waktu tertentu seperti sore atau malam, ketika para pedagang selesai beraktifitas jual-beli. Kalau bisa ya hanya pakai dua pintu untuk para pedagang memasukan barang kulakannya, jelasnya.
Tapi yang paling penting, Alan sapaan akrab Alan Kaisan menegaskan yaitu terkait penerangan, CCTV dan petugas penjaga. Bahkan pihaknya.memberikan ultimatum selama dua bulan ke depan, manakala terjadi pencurian kembali, maka pihaknya dengan tegas akan mencoret anggaran untuk honor keamanan.
“Pihak keamanan (Satpam) itu kan sudah dikontrak dan sudah dilatih untuk pengamanan pasar. Nah kalau keberadaan tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pedagang dan pembeli, ya buat apa pemerintah menganggarkan untuk satpam. Kasihan pedagang kan, untungnya cuma Rp 100-200 ribu, dan yang hilangnya sampai sejuta, apalagi para pedagang yang kehilangan itu rutin membayar retribusi,” ancamnya.
Sementara Kepala Pasar Srimangunan, Misnaki Suroso mengaku mengenai ancaman pencoretan anggaran untuk satpam tidak bisa mengomentari lebih jauh.
“Kalau Satpam itu ranahnya bukan saya, memang Satpam itu ada MoU dengan Dinas,” tuturnya singkat. (MUHLIS/ROS/VEM)
