BANGKALAN, koranmadura.com – Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Jawa Timur wilayah Bangkalan, Madura, angkat bicara perihal Bantuan Penunjang Operasional Pembiayaan Pendidikan (BPOPP) SMK/SMA Swasta yang dinilai belum cair.
Menurut Kasi SMA dan Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Cabdin Pendidikan Jawa Timur, Wilayah Bangkalan, Moh. Fauzi mengatakan, mekanisme pencairan BPOPP di SMA/SMK swasta dan negeri berbeda.
“Jika SMA/SMK negeri cair setiap bulan. Sementara swasta per triwulan,” kata Fauzi, sapaan akrabnya, Kamis, 17 September 2020.
Namun, hingga saat ini yang sudah dicairkan BPOPP SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dari bulan Januari hingga Juni tahun 2020 kemarin. Sementara sisanya, masih belum bisa dinikmati oleh para siswa SMA/SMK.
“SMA/SMK swasta dan negeri sama-sama tidak cair dari bulan Juli,” tegasnya.
Tidak cairnya BPOPP tersebut di karenakan ada informasi pemotongan dari Pemprov Jatim. Besarannya, sekitar 50 persen dari jumlah total anggaran BPOPP setiap sekolah. Uang tersebut akan dialihkan ke penanganan Virus Corona, alias Covid-19.
“Yang sudah cair dari januari hingga juni sudah 50 persen. Jika pemotongan itu sebesar 50 persen, maka BPOPP tidak ada pencairan lagi, berlaku ke semua SMA/SMK di Jatim” terangnya.
Dikabarkan sebelumnya, bahwa ada salah satu SMK negeri di Bangkalan yang sudah cair BPOPP. Sedangkan yang swasta sendiri masih belum ada kabar baik itu.
Baca: BPOPP di SMA/SMK Swasta di Bangkalan Belum Cair
Namun demikian, Fauzi menegaskan, tidak ada BPOPP SMA/SMK negeri yang sudah cair semenjak bulan Juni 2020. Karena, dalam penyalurannya dari Pemprov Jatim tentu akan dilakukan secara merata sesuai dengan kelengkapan Administrasi.
“Tidak ada yang cair dari bulan Juli kemaren. Jika cair pasti berbarengan,” ucapnya.
Jika, anggaran tersebut tidak dilakukan pemotongan oleh Pemrov Jatim untuk penanganan Covid-19, maka lembaga SMA/SMK negeri maupun swasta bisa menikmati lagi dan dapat melakukan pencairan.
“Sampai saat ini belum ada surat edaran yang resmi, tapi informasinya dipotong 50 persen,” tutupnya. (MAHMUD/ROS/VEM)
