BANGKALAN, koranmadura.com – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur mencatat, setidak ada 421 guru ngaji dan Madrasah Diniyah (Madin) yang dihapus sebagai daftar penerima Insentif.
Berdasarkan data yang dihimpun koranmadura.com, ada 9342 guru ngaji dan Madin di kota salak ini. Namun, karena di coret sebanyak 421 orang, maka masih tersisa 8.921 orang.
Kepala Disdik Bangkalan, Bambang Budi Mustika menyampaikan, salah satu program unggulan bupati, Abdul Latif Amin Imron itu dialihkan fungsi ke jaring pengaman sosial (JPS). Mengingat di Indonesia, termasuk di kota dzikir dan shalawat ini masuk zona virus Corona.
“Karena kita terkena musibah Corona, maka program itu diubah JPS,” kata Bambang, sapaan akrabnya, Selasa, 29 September 2020.
Oleh sebab itu, agar tidak tumpang tindih dengan bantuan yang lain, semisal bantuan sosial tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka calon penerima insentif uang sebesar Rp 200 ribu per bulan itu dilakukan verifikasi ulang.
“Setelah didata ulang ada 421 yang double counting, jadi dari Dinsos dicoret,” pungkasnya.
Diakui mantan sekretaris Disdik Bangkalan, proses pencairan insentif guru ngaji dan Madin itu telat dari triwulan ke dua dan ketiga. Yakni mulai dari bulan April hingga September 2020. Penyebabnya, kata Bambang terkendala pendataan yang dialihkan ke JPS tersebut.
“Insyaallah cair dari bulan September, paling telat Oktober. Perbub sudah ada,” jelasnya.
Program janji politik bupati itu dianggarkan sebesar Rp 22,4 miliar dari APBD. Pada triwulan ke satu diperkirakan menguras anggaran Rp 1,8 miliar. Sedangkan ke dua sampai seterusnya sebanyak Rp 1,7 miliar. (MAHMUD/ROS/VEM)
