SAMPANG, koranmadura.com – Disebut jarang dilakukan pembaharuan, akurasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani yang sudah mulai masuk pada basis elektronik di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, dituding amburadul.
Hal itu dikemukakan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pasca mendapati sampel temuan di daerah pemilihannya.
Wakil Komisi I DPRD Sampang, Ubaidillah menyatakan, penggunaan RDKK tidak lain untuk menyesuaikan kartu tani dan menjadikan acuan penerimaan kuota pupuk bersubsidi.
“Kalau RDKK tidak akurat, maka penentuan jumlah kuota pupuk bersubsidi juga tidak akurat,” tudingnya, Jumat, 4 September 2020.
Selain itu, lanjut Politisi Golkar Dapil II ini menyatakan, tingkat akurasi basis data di RDKK juga akan berdampak pada penentuan kuota pupuk bersubsidi antar kecamatan yang tidak sesuai seperti di Kecamatan A kuotanya diketahui berlebihan sedangkan di Kecamatan B kuotaya malah berkurang.
“Polemik itu terjadi karena datanya tidak akurat akibat tidak diupdate. Bahkan kemarin ketika saya turun ke desa di Kecamatan Sreseh, nyaris 30 persen data RDKK-nya invalid. Bahkan ada orang yang meninggal dan pindah kawin masih tercatat. Dan saya yakin di desa-desa lain pasti nyaris 30 persen data RDKKnya juga invalid,” katanya sambil memprediksi.
Sementara Plt Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Sampang, Suyono mengakui adanya invalid pada data di RDKK saat ini. Namun pihaknya menjelaskan, data petani berbasis RDKK berkaitan dengan persiapan adanya kartu tani yang awal mulanya disusun manual pada 2017 lalu. Bahkan saat proses penyusunan data RDKK secara manual, ada sebagian kartu tani yang sudah disebarkan kepada para petani.
“Nah di 2019-2020 lalu, kami sudah menggunakan e-RDKK. Dan pada saat proses manual tercatat 159 ribu pertani. Setelah di evaluasi untuk berbasis e-RDKK data itu menjadi 112 ribu petani. Sedangkan kartu tani yang sudah disebar oleh pihak BNI ke masing-masing kecamatan masih data tahun 2018 lalu,” jelasnya.
Oleh karenanya, Suyono menegaskan bahwa e-RDKK saat ini masih disandingkan dan terus menerus dilakukan perbaikan.
“Ada juga data petani yang belum masuk ke e-RDKK. Bagi data yang belum masuk nanti diusulkan lagi ke BNI dan data RDKKnya dari dinas,” akunya.
Pihaknya tidak memungkiri temuan salah satu anggota DPRD yang menyatakan data RDKK masih kurang valid. Sebab menurutnya, data yang ditemukan tersebut masih data 2018. Bahkan pihaknya mengapresiasi kepada pihak DPRD atas masukan bahkan ikut serta mendampingi ke bawah untuk mendapatkan data yang valid.
“Untuk data e-RDKK, kami rasa sudah mendekati 97 persen valid dan sudah disertakan dengan NIK petani. Sedangkan sisanya, masih kami perbaiki,” tegasnya.
Disinggung distribusi pupuk bersubsidi yang kuotanya timpang antar Kecamatan, Suyono menegaskan selama ini pihaknya melakukan realokasi antarkecamatan manakala terjadi kuota berlebih di titik tertentu.
“Alokasi sebenarnya sudah dibuat pada awal 2020 lalu. Ketika di satu tempat itu berlebih, maka kami geser (realokasi) ke Kecamatan yang kurang. Alokasi itu fleksibel karena kami selalu melakukan evaluasi,” pungkasnya. (MUHLIS/ROS/VEM)
