PAMEKASAN, koranmadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta Bupati Pamekasan untuk menyiapkan program yang pro rakyat di APBD 2021. Hal itu untuk menghindari program yang bersifat hura-hura alias tak pro rakyat.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Harun Suyitno mengatakan, Pemkab perlu selektif memasukkan program untuk APBD 2021. Hal itu perlu dilakukan agar program yang disiapkan oleh pemerintah punya dampak langsung kepada masyarakat atau pro masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini.
“Saya minta untuk APBD 2021 sebelum KUA PPKS 2021 masuk, judul maupun program yang akan diserahkan dalam hal ini eksikutif betul-betul yang pro rakyat, kenapa demikian karena masyarakat kecil yang ada di Pamekasan ini harus betul-betul mendapatkan perhatian dampek Covid ini,” kata Suyitno, Kamis, 24 September 2021.
Politisi PKS tersebut mengungkapkan, anggaran untuk hura-hura seperti promosi dan kegiatan yang tidak begitu penting diminta dihentikan. Hal itu untuk mengantisipasi resesi yang ditakutkan oleh pemerintah pusat.
“Yang sifatnya promosi dan hura-hura tolong di evaluasi kembali dan ditahan dulu. Kenapa? karena yang ditakutkan pemerintah pusat mengenai resesi takut terjadi, kita juga antisipasi dimana daya beli masyarakat rendah dan pengangguran banyak ini untuk antisipasi, jadi masyarakat kecil yang harus diperhatikan yaitu ratusan ribu yang ada di Pamekasan bisa betul-betul dapat perhatian dari dampak Covid-19,” paparnya.
Ia berjanji, akan mengevaluasi setiap program yang masuk di KUA PPAS. Jika sekiranya tidak begitu penting, maka pihaknya akan menolak usulan program tersebut.
“Kami akan evaluasi secara menyeluruh apabila program-program nanti tidak pro rakyat kami tidak akan mendukung program tersebut, sekali lagi baik infrastruktur dan pemberdayaan atau bantuan hibah kepada masyarakat harus betul-betul pro rakyat,” jelasnya. (SUDUR/ROS/VEM)
