SAMPANG, koranmadura.com – Belasan akfivis Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sampang melakukan aksi senyap saat tengah malam dengan memasang spanduk protes kekecewaan di gedung DPRD setempat, Selasa dini hari, 10 November 2020.
Aksi relawan kesehatan ini merupakan buntut dari polemik salah satu tempat pelayanan Kesehatan swasta di wilayah Sampang kota yang dinilai abaikan keselamatan pasien BPJS. Sebelumnya, polemik pelayanan kesehatan itu ditempuh jalur mediasi antara DKR, rumah sakit swasta dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, namun berujung buntu.
Korlap Aksi DKR, Ilzamuddin menyatakan, aksi senyap yang dilakukannnya sebagai bentuk refleksi di hari Pahlawan yang bertepatan pada 10 November. Aksi itu juga sebagai bentuk kekecewaan DKR terhadap DPRD Sampang lantaran mengabaikan aspirasi masyarakat.
“Kami sudah sampaikan berkali-kali, DPRD Sampang tidak punya etika terkait surat yang sudah kami kirimkan dua kali untuk menyikapi kasus yang terjadi di Nindhita. Karena sampai detik ini belum ada respon apapun,” katanya, Rabu, 11 November 2020.
Para relawan DKR juga menilai, aksi yang dilakukannya karena mereka menganggap pemerintah daerah telah bentuk buta dan tuli melihat persoalan rakyat di Rumah sakit swasta.
“Dan itu perlu disikapi oleh para DPRD. Tapi sampai detik ini DPRD dan pemerintah tidak bisa memberikan solusi dan kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan,” terangnya.
Menanggapi aksi itu, Ketua DPRD Sampang, Fadol menyatakan bahwa pihaknya tidak anti terhadap aspirasi rakyat. Bahkan pihaknya mengaku mendukung penuh yang sudah menjadi atensi para relawan kesehatan DKR. Selain itu pula, pihaknya menanggapi tidak benar terkait tudingan bahwa pihak DPRD tidak merespon dua kali surat yang dikirim DKR ke kantornya.
“Kalau tidak ditanggapi, itu tidak benar. Anggota DPRD masih ada kegiatan di luar kota, Jadi bukan tidak merespon. Cuma anggota sering ada kunjungan ke luar kota. Sekali lagi, kami tetap welcome karena itu bagian dari tugas kami. Jadi silahkan DKR kirim lagi suratnya, langsung berikan ke ajudan saya,” paparnya.
Sekadar diketahui, polemik itu muncul karena seorang pasien BPJS yang hendak melahirkan di salah satu rumah sakit swasta di Sampang, diduga dilakukan penolakan. Hal memicu relawan kesehatan DKR mempertanyakan sikap pemerintah terhadap pelayanan kesehatan terlebih di terhadap pasien BPJS. (MUHLIS/ROS/VEM)
